Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FORUM Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Forkoma PMKRI) memaklumi penundaan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia.
Paus Fransiskus diketahui pada awalnya direncanakan akan mengunjungi Indonesia pada September 2020 bersamaan dengan lawatannya ke Timor Leste dan Papua Nuigini.
"Kita mendapat kabar bahwa Paus menunda kedatangannya ke tanah air. Tentu kita maklumi penundaan ini salah satunya tentu saja alasan wabah virus corona yang bukan saja masif di Italia tetapi juga di banyak negara di dunia," kata Ketua Forkoma PMKRI Hermawi Taslim dalam keterangan yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Rabu (11/3).
Menurut Taslim, pihaknya sudah nemastikan juga ke Vatikan terkait kabar penundaan tersebut.
"Kami kontak ke Roma yakni Sekretaris Dewan Kepausan Bidang Dialog Antar umat beragama Padre Marco dan beliau membenarkan. Beliau baru saja bertemu dubes RI untuk vatikan Agustinus Sriyono yang memastikan kabar penundaan kunjungan tersebut," jelas Hermawi yang adalah juga Wasekjen DPP Partai NasDem tersebut.
Ditambahkan Taslim, Departemen Luar Negeri Vatikan biasanya menyusun agenda luar negeri Paus sejak awal tahun dan dengan demikian jadwal Paus untuk ke Indonesia otomatis bergeser.
Taslim mengaku tidak tahu sampai kapan penundaan kunjungan tersebut, namun biasanya dalam waktu dekat sudah bisa segera mendapat kabar dari otoritas vatikan.
Baca juga : Korona Mewabah, Paus Fransiskus Tunda Kunjungan ke Indonesia
"Kita tentu saja tetap optimistis dalam penyusunan agenda paus ke depan, Indonesia tetap akan masuk daftar kunjungan karna Indonesia merupakan salah satu sahabat lama Vatikan, yang juga memiliki pertalian diplomatik erat dari masa ke masa. Kita berharap bahwa penundaan ini tidak untuk waktu yang lama," katanya.
Taslim yang kerap diundang dalam berbagai forum international Vatikan tersebut menambahkan bahwa hubungan diplomatik Indonesia-vatikan telah berlangsung sejak awal kemerdekaan atas dasar pengertian yang mendalam dan saling menghormati diantara kedua negara.
"Maka tentu saja kita berharap agenda Paus ke Indonesia tetap terealisasi meski untuk sementara waktu ditunda dan kita bisa maklumi itu," pungkas Taslim.
Seperti diketahui dilansir dari laman daring Gereja Katolik Indonesia hidupkatolik.com, bahwa pagi hari Rabu, 11 Maret, sekitar pukul 10.00 waktu Vatikan, Duta Besar Republik Indonesia untuk Vatikan, A. Agus Sriyono memperoleh informasi dari Mgr. Mauricio Rueda Beltz selaku Kepala Urusan Perjalanan Luar Negeri Paus bahwa rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia yang sudah dijadualkan berlangsung pada bulan September 2020 ditunda dan besar kemungkinan diadakan pada tahun depan.
Sebelumnya, dalam rencana kunjungannya ke Indonesia Paus Fransiskus selain mengagendakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, juga berencana menggelar pertemuan dengan sejumlah toko lintas agama.
Bukan hanya itu Paus Fransiskus juga akan menyapa umat Katolik Indonesia dengan menggelar perayaan ekaristi di Gelora Bung Karno Jakarta. Ada pun kunjungan dia ke Indonesia bersamaan dengan lawatan Paus ke Timor Leste dan Papua Nuigini. (OL-7)
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
PAKAR psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kasus bunuh diri dikalangan personel kepolisian memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat sipil.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana perizinan yang diberikan kepada swasta.
KOALISI Masyarakat Sipil merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI. Mewakili koalisi, Gufron Mabruri menyayangkan komentar tersebut.
Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, meyakini bahwa keterlibatan publik akan meningkatkan kecukupan beleid Revisi UU Penyiaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved