Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan penghargaan pengawasan kearsipan 2019 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil pengawasan kearsipan KPK dinilai memuaskan.
"Penghargaan ini diberikan Menpan RB Tjahjo Kumolo kepada Sekretaris Jenderal KPK Cahya H di Surakarta, Jawa Tengah," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/2).
Ali mengatakan penghargaan itu diberikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan yang diselenggarakan selama dua hari.
Selain KPK, ada 103 instansi lain yang turut mendapatkan penghargaan serupa dari Kemenpan RB.
"Penghargaan ini merupakan nilai hasil pengawasan kearsipan pada instansi pemerintah baik kementerian atau lembaga negara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota tahun 2019, sebagai salah satu upaya untuk mengukur penerapan standar kearsipan," ujar Ali.
Baca juga: KPK Lanjutkan Perburuan Nurhadi di Surabaya
Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa mengatakan Korps Antirasuah tidak boleh congkak usai diberi penghargaan oleh Kemenpan RB.
Dia mengatakan masih banyak tugas lain dari Korps Antirasuah yang perlu dibenahi.
"Dari satu sisi bidang penindakan saja, KPK harus sudah aman melakukan pengelolaan arsipnya. Belum tugas-tugas yang lain," ujar Cahya.
Menurutnya, KPK bakal terus meningkatkan tata cara pengelolaan kearsipan usai diberikan penghargaan ini. Cahya mengatakan tanpa pengelolaan arsip dan data yang baik mustahil bisa mewujudkan akuntabilitas kinerja lembaga yang memuaskan. (OL-1)
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
Pemerintah mengatur jabatan aparatur sipil negara (ASN) diisi oleh aparat TNI dan Polri. Hal itu diatur dalam Rancangan peraturan pemerintah (RPP) ASN.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas untuk melakukan simulasi perpindahan ASN ke IKN.
PEMERINTAH mengubah siklus penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN). Rekrutmen akan lebih sering diadakan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
KEMENDIKBUD-RISTEK mengakui, sampai saat ini masih terdapat guru-guru yang belum mendapat penempatan kendati sudah dinyatakan lolos seleksi PPPK.
PRESIDEN Joko Widodo menunjuk Menpan RB Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Ad Interim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved