Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) hampir menyelesaikan penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Dirut Pelindo II RJ Lino.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun kini masih menunggu hasil audit tersebut agar penyidikan yang dilakukan sejak 2015 lalu itu bisa segera rampung.
"Kami sangat mengapresiasi kalau nanti (laporan BPK) sudah selesai sehingga teman-teman penyidik akan melanjutkan pemberkasan dan bisa dilakukan pelimpahan tahap I ke jaksa," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/1).
Hal itu disampaikan Ali merespons pihak BPK yang menyatakan telah menyelesaikan imvestigasi terkait penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi quay container crane (QCC) di Pelindo II itu.
Anggota III BPK Achsanul Qosasi menyatakan pihaknya kini dalam proses penyelesaian audit kerugian negara dalam kasus yang menjerat RJ Lino.
Baca juga : Nurhadi Tak Penuhi Panggilan KPK
"Penghitungan kerugian keuangan negaranya sudah selesai dan laporannya tengah dibuat. Resminya nanti kami sampaikan ke KPK," kata Achsanul kepada wartawan, Jumat (3/1).
Ia enggan menyebutkan berapa kerugian keuangan negara yang timbul dalam dugaan korupsi tersebut. Laporan resmi rencananya akan disampaikan ke komisi antikorupsi paling lama dua pekan mendatang.
KPK menetapkan Lino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit QCC di Pelindo II pada 2015 lalu. Hingga kini, Lino belum ditahan.
Lino disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
KPK menduga Lino telah menyalahgunakan wewenangnya saat menjadi dirut perusahaan pelat merah itu untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery, sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC. (OL-7)
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved