Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA DPR Puan Maharani meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan modus rekening kasino milik sejumlah kepala daerah.
“Yang kami harapkan dari PPATK, kalau kemudian ada kasus per kasus, tolong lapor ke kejaksaan, kepolisian, KPK, atau pihak hukum yang bisa menindaklanjuti temuan tersebut,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Puan mengatakan seharusnya Kepala PPATK Ki Agus Ahmad Badaruddin tidak langsung mengungkap temuan itu ke publik. Akibatnya, informasi tersebut menjadi simpang siur di tengah masyarakat.
“Alangkah baiknya kalau hal-hal itu tak langsung dipublikasikan ke publik karena menimbulkan simpang siur,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa juga mendorong PPATK untuk mengungkapkan siapa saja kepala daerah yang diduga terlibat pencucian uang di kasino itu. Namun, Saan mengatakan PPATK harus terlebih dulu yakin dan memiliki bukti kuat akan dugaan praktik pencucian uang tersebut.
“PPATK harus mengungkap kepala-kepala daerah mana saja yang memarkir dananya di kasino di luar negeri. Harus diungkap ke publik,” ujarnya.
Saan mengatakan upaya pengungkapan itu harus dilakukan dengan cepat. Dengan begitu, tidak akan ada berbagai spekulasi yang muncul di publik. “Jadi, PPATK tidak hanya melempar isu, tidak hanya melempar dugaan, tapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, ungkap aja gitu lo semuanya, itu penting.”
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal akan menindaklanjuti temuan PPATK itu jika pelaporannya dilengkapi dengan minimal dua alat bukti. “Prinsip kalau memang terbukti, bukti cukup, karena laporan itu harus ada cukup bukti.”
Kapuspen Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan rekening kasino kepala daerah ini kepada pihak berwajib.“Prinsipnya Kemendagri mempersilakan aparat penegak hukum menyelidiki temuan ini.”
Sebelumnya, Ketua PPATK Ki Agus menyampaikan temuan terkait dengan aliran dana ke kasino luar negeri yang melibatkan kepala daerah.
“PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga menempatkan dana yang signifikan dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp50 miliar ke rekening kasino di luar negeri,” ujarnya di Jakarta, Jumat (13/12).(Pro/Tri/Cah/X-10)
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Perhelatan Pilkada Serentak 2024 diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang merakyat
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Kader harus terus melakukan konsolidasi mulai dari tingkat ranting hingga wilayah demi terciptanya soliditas yang kuat.
Kota Medan yang saat ini dipimpin menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masih memiliki 'utang' ke KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan sebesar Rp49,3 miliar dan Rp15,27 miliar.
Pembukaan ulang pendaftaran calon perseorangan didasarkan pada prinsip penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang adil.
KEPALA PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan transaksi judol berdasarkan usia di bawah 11 tahun sebanyak 1.160 anak dengan angka sudah menyentuh Rp3 miliar lebih frekuensi 22 ribu transaksi.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat wilayah-wilayah yang paling banyak melakukan deposit atau terlibat dalam transaksi judi online (judol),
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menegaskan pemerintah tidak takut pada sosok berinisial T yang diduga menjadi pengendali judi online.
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah berhasil menutup lebih dari 2,6 juta situs judi online.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, meminta kepada DPR untuk memberikan kewenangan investigasi judi online kepada PPATK.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved