Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, ancaman tarhadap keamanan negara meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi. Untuk mengantisipasi itu, TNI telah membentuk sebuah organisasi adaptif yakni Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kopgabwilhan).
Organisasi itu, kata dia, ditujukan guna menangkal sejumlah ancaman yang berpengaruh terhadap keutuhan negara. Organisasi yang terdiri atas tiga matra di TNI tersebut akan menjadi tenaga baru bagi Indonesia dalam menguatkan sistem pertahanannya.
“Kita melakukan kompetensi dengan wilayah, yaitu wilayah satu yang markasnya di Tanjung Pinang, Kopgabwilhan dua di Balikpapan dan ketiga sementara di Biak," jelas Hadi dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor Jawa Barat, Rabu (13/11).
Untuk mendukung kinerja organisasi itu, lanjut dia, peran pemerintah daerah dinilai sangat penting.
Baca juga : Polri Komit Laksanakan Pengamanan Kegiatan Pemda
“Pemerintah daerah harus berperan untuk membantu terlaksananya fungsi dan tugas Kogabwilhan karena tugasnya sebagai penindak jika terjadi krisis di wilayah itu,” jelasnya.
Hadi kemudian menjelaskan berbagai kriteria ancaman yang bisa menimbulkan gangguan stabilitas keamanan. Yang pertama, kata dia, yakni eskalatif atau ancaman yang tiba-tiba muncul menjadi ancaman besar.
“Yang kedua adalah mix bergabung terjadi dua dan tiga. Yang ketiga adalah tempo singkat," kata dia.
Ia pun menyinggung ihwal aksi teror yang terjadi di Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11) pagi.
“Kita tidak membayangkan apa yang terjadi tiba-tiba bleng di Medan, tiba-tiba terjadi bom bunuh diri. Ini adalah satu sifat dari ancaman tersebut," ujarnya. (OL-7)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved