Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMANGKASAN eselonisasi akan dilakukan pada November ini di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan perampingan birokrasi untuk pejabat eselon III dan IV.
"Eselon lll dan lV akan saya pangkas bulan ini, mudah-mudahan menjadi contoh lainnya," kata Tjahjo dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor Jawa Barat, Rabu (13/11).
Dia meminta agar pemangkasan eselon PNS dilakukan intitusi lainnya dan pemerintah daerah. Menurutnya, perampingan eselon tak berarti menghilangkan secara keseluruhan. Sebab, pendapatan apartur sipil negara di tingkatan eselon III dan IV tidak akan berubah.
Para pejabat tersebut, kata dia, juga akan dapat menempati jabatan fungsional. “Reformasi jangan kulitnya, tapi langsung ke jantungnya dalam waktu secepat-cepatnya. Oleh karena itu saya menerjemahkan untuk reformasi tidak memangkas, tapi merampingkan birokrasi,” imbuh politisi PDI-P ini.
Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya di MPR, 20 Oktober, menyampaikan akan memangkas struktur eselon 3 (jabatan administrator), eselon 4 (jabatan pengawas), dan eselon 5 (jabatan pelaksana) di birokrasi.
Pemangkasan ini bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih ramping dalam rangka mendukung iklim investasi yang lebih baik dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Presiden Jokowi juga berjanji akan memangkas berbagai regulasi melalui omnibus law. (OL-8)
Dudung juga membuka kemungkinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) jika ditemukan program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM mengatakan jajarannya sudah menerapkan work from home atau WFH
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved