Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan partainya tidak mempermasalahkan Presiden Joko Widodo mengundang Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun bagi Partai Gerindra, semua sikap ada konsekuensinya, PKS mempersilahkan rakyat yang menilai.
Menurut dia, rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang telah memilih dan mengantarkan partai pada posisinya masing-masing, akan melihat dengan cermat.
"Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tentu akan menilai dengan secermat mungkin, dan yang menjadi ukurannya kemungkinan di Pilkada 2020," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Baca juga: Prabowo Siap Jadi Menhan Jokowi
Dia mengatakan PKS tidak merasa ditinggalkan ketika Gerindra bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma"ruf karena koalisi di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sudah bubar sehingga tidak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan.
Menurut dia, kalau Prabowo mengambil sikap bergabung pemerintahan, itu hak masing-masing dan tentu sudah mempertimbangkan konsekuensi yang diambilnya.
"Semua silakan melalukan haknya masing-masing, rakyat yang akan menilai dan memberikan keputusan pada Pemilu yang akan datang," ujarnya.
HNW tidak melihat ada oportunisme dan aji mumpung kalau Gerindra jadi bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma"ruf karena itu merupakan pilihan politik dan tentu ada konsekuensinya.(OL-4)
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) didorong melakukan perombakan jajaran menteri dan kepala lembaga di sisa masa pemerintahan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masih sibuk menangani sejumlah kepentingan Indonesia di luar negeri di tengah isu banyaknya menteri yang diisukan mundur dari Kabinet Jokowi
Salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang belakangan ini diisukan mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy telah mengajukan surat pengunduran diri pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
CUTI bagi pejabat negara, termasuk menteri atau pejabat setingkat menteri, saat melakukan kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 perlu diatur ulang.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mengungkapkan suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan enam ketua umum (ketum) partai koalisi pemerintah dipenuhi canda tawa.
Kabar mengenai pertemuan antara Presiden Jokowi dan para ketua umum partai koalisi pemerintahan dibenarkan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Selasa ini.
Dia menekankan pilihan NasDem terhadap Anies Baswedan merupakan kemerdekaan sikap dan pilihan yang tidak ada hubungannya dengan koalisi pemerintahan.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir warna biru sebagai penyebab kekalahan Timnas Kroasia melawan Argentina.
Adi menekankan selama mendukung Jokowi, NasDem selalu menujukan loyalitasnya. NasDem tidak pernah melayangkan protes atau mengkonfrontasi kebijakan Jokowi.
Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu meskipun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved