WHO Apresiasi SJSN Milik Indonesia

BADAN Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mengapresiasi komitmen Indonesia dalam membangun sistem pengamanan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini disampaikan oleh Dirjen WHO Thedros Adhanom Ghebrayesus saat melakukan pertemuan bilateral dengan Willy Aditya, delegasi DPR RI di sela-sela Sidang Parlemen Dunia (IPU) ke 141 di Beograd, Rabu (16/10).

Dikatakan oleh Thedros, pertemuan bilateral ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari Indonesia mengingat peran strategis Indonesia dalam isu security health. Masukan ini penting mengingat pelaksanaan SJSN lewat BJPS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dinilai cukup berhasil.

Masukan ini menjadi penting bagi WHO dalam upaya mendorong anggota IPU mengimplementasikan resolusi mengenai reformasi pelayanan kesehatan (UHC).

“Dalam kesempatan ini kami juga meminta dukungan Indonesia dalam upaya menangani isu UHC ini,” ungkap Thedros.

Menanggapai hal tersebut, delegasi DPR RI Willy Aditya menyatakan akan membahas isu-isu tersebut dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

“Kami akan jadikan ini sebagai prioritas dan akan terus bertukar informasi dengan WHO sebagai bentuk komitmen bersama dalam isu security health ini,” tuturnya.

Baca juga:

Sebelumnya, Willy juga menjelaskan bagaimana SJSN berhasil dijalankan di Indonesia kepada Thedros dan tim.

“Dari data yang ada, kami bisa mengatakan hanya dalam waktu lima tahun sejak diimplementasikan pada tahun 2013, sistem asuransi kesehatan nasional (SJSN) kami telah mencakup lebih dari 223 juta orang yang mewakili 83,5% dari total populasi,” tutur Willy.

Tidak hanya itu, dia melanjutkan, 44% dari asuransi kesehatan nasional saat ini dibiayai oleh negara, serta anggaran pemerintah daerah, untuk menyubsidi mereka yang tidak mampu membayar iuran.

Selain itu, 96% dari total pemerintah kabupaten di Indonesia telah mengintegrasikan asuransi kesehatan lokal ke asuransi kesehatan nasional yang akan berkontribusi pada percepatan cakupan kesehatan universal.

“Selanjutnya, ada lebih dari 25 ribu penyedia layanan kesehatan, yang telah terdaftar dan terintegrasi ke dalam jaringan. Perawatannya juga diperuntukan bagi hampir semua penyakit dan wabah, termasuk penyakit menular. Ini semua ditanggung oleh asuransi kesehatan nasional kita,” papar Willy.

Selain memperluas cakupan, pemerintah Indonesia juga meningkatkan kualitas, akses, dan fasilitas layanan kesehatan. Lebih dari 75% perawatan kesehatan primer di Indonesia telah terakreditasi.

“Upaya memperkuat sistem kesehatan ini dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi erat antara berbagai tingkat pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya,” pungkasnya.

Anggota Fraksi Partai NasDem ini juga menyampaikan Indonesia akan menjadi Ketua Foreign Policy and Global Health pada tahun 2020 mendatang, dengan tema Affordable Health Care for All.

Dalam kaitan ini, Indonesia mengundang WHO untuk dapat berpartisipasi pada forum tersebut dan mendorong negara peserta mengimplementasikan resolusi IPU terkait UHC serta meminta peserta untuk sharing experience and best practices.

WHO menyambut baik tawaran tersebut dan menyampaikan undangan kepada Indonesia, baik dari pemerintah maupun parlemen, untuk menghadiri Global Health Security Diplomacy for International Regulations (2005) pada 22-24 Maret 2020 di Maroko.

Disebutkan oleh Thedros, pertemuan global ini akan membahas isu penyakit menular lintas negara dan senjata biologi dalam kerangka security health.(OL-5)