Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menilai, daerah dapat berperan penting sebagai kunci demokrasi bagi masyarakat. Menurutnya, terdapat klasifikasi peran-peran daerah untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis.
"Pertama, pemerintah daerah yang damai dan aman. Dengan pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi," kata Syahrul di DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).
Kedua, hadir bagi pebisnis atau produsen yang merasa senang di sebuah wilayah.
"Karena tidak mungkin sejahtera, tidak mungkin demokrasi kalau ekonomi terpuruk karena ekonomi sangat penting. Penegakan yang lain dibutuhkan. Tapi ekonomi yang baik jadi tata kunci pula," ujarnya.
"Jadi pemerintah yang baik adanya ekonomi yang tanpa beban. Bila pebisnis tertekan maka investor akan cari negara lain yang lebih leluasa. Maka ekonomi menjadi penting," imbuhnya.
Baca juga : KPK Tertibkan Aset Daerah Senilai Rp155,46 Miliar
Terakhir, adanya kesadaran hukum dan aparat yang konsisten menjalankan peraturan yang ada. Jadi kata kunci kalau tidak ada hukum akan jadi kekacauan.
"Hadirnya pemerintah bila terurai maka bisa jalan, jika kepala daerah betul mengurusi masyarakat dan paham tupoksi yang ada maka daerah tersebut akan aman," jelas Pria kelahiran Makasar tersebut.
Kepala daerah yang baik, lanjut Syahrul akan berdampak pada jabatan tertinggi hingga Presiden.
"Saya paham apa yang dibutuhkan masyarakat. Seperti otonomi daerah itu harus tepat implementasinya, kalau kepala daerah paham peran dan fungsinya maka daerah tersebut akan baik," jelasnya.
"Selain itu, kepala daerah harus bisa memperhatikan dengan membangun kualitas masyarakat, dengan menciptakan wadah berekspresi seperti kompetisi maupun pentas seni. Sebagai pelampiasan emosi positif oleh masyarakat dan pemerintah wajib mewadahi itu," tutupnya. (OL-7)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved