Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMUDA Panca Marga Provinsi Papua mendukung langkah TNI/Polri menambah pasukan di Papua. Pasalnya selain untuk memastikan situasi benar-benar kondusif, penempatan pasukan di Papua untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat umum.
"Siapa yang bisa menjamin keamanan di Papua terutama juga kota strategis seperti Jayapura? Karena situasi bisa saja berubah kapan pun. Saat ini boleh saja sudah relatif terkendali tetapi ke depan belum ada jaminan akan terus aman. Jadi kami berikan dukungan adanya penambahan pasukan sampai situasi di Papua benar-benar aman," kata Ketua PPM Papua Boy Markus Dawir dalam keterangan kepada Media Indonesia di Jakarta, Minggu (22/9).
Pemuda Panca Marga Provinsi Papua adalah organisasi yang menghimpun anak-anak para veteran perang terutama yang berjuang dalam peristiwa pembebasan Irian Barat.
Boy menjelaskan, pihak PPM sudah menemui Kapolda Papua untuk memberikan dukungan agar Polri tetap menjaga situasi Kamtibmas di Papua.
Baca juga : Prajurit TNI Selamatkan Bocah Tenggelam di Sungai Warma
Hal yang sama diharapkan pada TNI agar personel TNI tetap disiagakan terutama pada obyek-obyek vital dan sarana prasarana publik strategis.
"Kami tidak ingin agar Polri dan TNI kecolongan. Karena jumlah masyarakat tentu lebih banyak dari petugas keamanan. Jika terjadi sesuatu gangguan siapa yang bisa mengatasi? Maka untuk sementara ini kami anggap penambahan psukan masih diperlukan," sambung Boy.
Ia berharap agar masyarakat bisa melaksanakan aktivitas dalam keadaan damai seperti sedia kala.
"Jika kota ini aman, maka segala aktivitas baik anggota TNI-Polri, ASN, anak-anak sekolah, buruh tani, nelayan dan sebagainya bisa melaksankan kegiatan seperti biasanya. Saat ini kan masih banyak yang cemas sewaktu-waktu bisa meledak lagi,” tuturnya.
Terkait dengan pemberitaan lain yang meminta anggota TNI-Polri yang ada di papua dipulangkan. Boy menganggap pernyataan tersebut tidak pas,
“Siapa yang mau bertanggung jawab jika nantinya ada aksi serupa terjadi,” pungkasnya. (OL-7)
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
PAKAR psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kasus bunuh diri dikalangan personel kepolisian memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat sipil.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana perizinan yang diberikan kepada swasta.
KOALISI Masyarakat Sipil merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI. Mewakili koalisi, Gufron Mabruri menyayangkan komentar tersebut.
Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, meyakini bahwa keterlibatan publik akan meningkatkan kecukupan beleid Revisi UU Penyiaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved