Presiden Bisa Prioritaskan Nama Capim untuk KPK

PRESIDEN Joko Widodo dinilai bisa memprioritaskan nama-nama dari 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah diserahkan panitia seleksi (pansel). Prioritas nama-nama itu harus dilihat dari masukan masyarakat dan tokoh-tokoh ke Jokowi.

“Mungkin tidak akan mengubah 10 nama, tetapi paling tidak dia (presiden) bisa membuat prioritas satu sampai lima siapa orang yang paling didorong,” kata Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, di Jakarta, Rabu (4/9).

Untuk memastikan kualitas dan kredibilitas capim, lanjut dia, Presiden harus meminta pendapat publik. Masukan itu akan jadi pertimbangan presiden.

“Tujuannya, supaya publik menjadi tahu dan pihak politisi pun tahu mana yang diunggulkan,” jelasnya.

Baca juga: DPR Sudah Terima Surat dari Presiden Jokowi Terkait Capim KPK

Setelah ada nama-nama yang menjadi prioritas, Presiden bisa menggunakan kekuatan politiknya di DPR dengan meminta dukungan partai politik koalisinya untuk mengawal lima calon prioritas yang ditentukannya.

“Seharusnya dia (presiden) bisa menggunakan kuasa dia melalui parpol koalisi untuk mengawasi lima nama yang dipilih. Jadi dia bisa meminta partai-partai koalisinya untuk 'kawalin dong', jangan hanya sekadar ditaruh namanya di situ kemudian tidak ada pengawalan," ujar Zainal.

Zainal menyarankan fit and proper test bagi para capim nanti bisa dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya.

"Kalau saya berharap jangan DPR sekarang karena concern untuk memikirkan itu sudah sangat tidak ada, jadi buat apa tergesa-gesa, tidak ada juga urgensinya untuk di fit and proper test sekarang, malah tidak menguntungkan," jelasnya.(OL-5)