Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
UNTUK menindaklanjuti permasalahan kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengungkapkan dirinya mendapat laporan bahwa Komisi I dan Komisi III DPR akan memanggil Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Tito Karnavian.
"Komisi I dan Komisi III akan meminta penjelasan baik dari panglima TNI maupun Kapolri. Intinya, DPR ingin mengetahui bagaimana ujung penyelesaian daripada apa yang kita lihat kemarin (soal Papua)," ujar Bamsoet di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Sabtu (24/8).
Bamsoet juga meminta pihak keamanan mengusut tuntas orang-orang yang memprovokasi hingga menimbulkan kerusuhan di Papua Barat. Kerusuhan tersebut dipicu soal tindakan rasis dan diskriminatif kepada warga Papua.
"Harus diproses hukum semuanya jadi terutama soal penghinaan kalau ditemukan ada pelanggaran hukum. Lalu jika ada pidana saya minta dan mendorong pihak kepolisian menyelesaikannya tanpa pandang bulu. Jadi, betul-betul penegakan hukum dilakukan secara fair," tegas Bamsoet.
Baca juga: Ada Kelompok yang tidak Ingin Papua Menjadi Maju
"Bagi pihak yang memprovokasi juga harus diproses secara hukum. Kemudian pendekatan ke papua pun harus komprehensif agar menghindari kekerasan dan semua kembali normal. Yang pasti Papua adalah bagian dari Republik Indonesia dan tidak lengkap Indonesia tanpa Papua," tandasnya.
Diketahui, warga Papua yang tinggal di Manokwari, Provinsi Papua Barat, menumpahkan kemarahan mereka dengan membakar gedung-gedung, seperti DPRD setempat.
Belakangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui aksi tersebut dipicu tindakan rasial dan persekusi yang terkesan dilindungi aparat keamanan terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur. (OL-4)
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
MASYARAKAT Fakfak, Papua Barat, menerima bantuan sejumlah perlengkapan untuk kebutuhan dan kesehatan. Perlengkapan tersebut berupa 11 genset dan 4 alat kesehatan ventilator.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Kabupaten Manokwari di Papua Barat menjadi contoh terbaik dalam hilirisasi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pasar ekspor.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau jalanya pertanaman padi dan cetak sawah di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian membeberkan korban tewas dalam insiden kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, sebanyak 26 orang.
Wilayah Manokwari dan Sorong, ujar Krey, saat ini masih terus dipantau. Beberapa hari ini hoaks dan ujaran provokasi serta penghasutan masih cukup tinggi di dunia maya.
Polda Jatim telah menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka.
Wiranto memastikan kondisi Papua dan Papua Barat sudah berangsur kondusif. Kerusakan sudah mulai diperbaiki.
Pada jumpa pers di Manokwari, Minggu (1/9) malam, Gubernur Papua Barat ini mengaku sudah mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam rapat rencana aksi tersebut.
APA yang terjadi di Papua saat ini bukan sekadar peristiwa kerusuhan biasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved