Publik Ingin Pemilu Kembali Dipisah

MAYORITAS masyarakat menginginkan sistem pemilu serentak diubah. Penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) sebaiknya dipisah kembali.

Setidaknya itu yang tergambar dalam hasil survei Cyrus Network terhadap 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia. Jajak pendapat pascapemilu tersebut dilaksanakan pada 22-28 Juli 2019.

"Sebanyak 72% responden meminta pileg dan pilpres sebaiknya dipisah saja seperti semula," ungkap Managing Directory Cyrus Network Eko Dafid Afianto ketika memaparkan hasil survei, di Jakarta, kemarin.

Meski begitu, masyarakat menilai Pemilu 2019 telah berjalan baik.

Eko memaparkan, 93% responden menyatakan pemilu berlangsung aman dan tertib. Hanya sedikit yang menyatakan tidak puas dengan Pemilu 2019.

"Kemudian sekitar 90% menyatakan pileg berlangsung jujur dan adil, sedangkan 88% menyatakan pilpres berlangsung jujur dan adil," ujar Eko.

Sebagian besar responden pun mengakui penyelenggara pemilu telah berlaku netral. Tercatat 80% responden menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertindak netral, dan 91% responden mengakui kenetralan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Masyarakat juga puas dengan kinerja TNI-Polri dalam mengamankan pemilu. Kedua institusi itu dinilai telah menunjukkan netralitas.

"Sebanyak 91% responden menyatakan Polri netral, dan 95% menyatakan TNI net-ral dalam Pemilu 2019 lalu," tutur Eko.

Hanya segelintir responden yang mengaku tidak puas atas penyelenggaraan Pemilu 2019. Sebanyak 7,2% responden tidak puas karena menilai telah terjadi kecurangan. Klaim kecurangan tersebut diketahui dari perkataan orang lain dan media sosial.

"Hanya 0,1% yang mengaku melihat kecurangan tersebut dan bisa menyebutkan dengan rinci kecurangannya," imbuh Eko.

Ketua DPR Bambang Soesatyo yang hadir sebagai salah satu pembicara diskusi hasil survei Cyrus mewacanakan presiden kembali dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurutnya, wacana tersebut muncul akibat keruwetan dan mahalnya ongkos menyelenggarakan pemilu secara langsung.

"Apa enggak sebaiknya pilpres dikembalikan lagi ke MPR. Ini pertanyaan publik," klaim Bambang.

Di bagian lain, survei Cyrus mengungkap hanya 70% responden beragama Islam yang secara tegas menyebut setuju dan menerima Pancasila sebagai dasar negara. Sisanya, sebanyak 13,1% setuju Indonesia seharusnya menerapkan syariat Islam dengan alasan Islam agama mayoritas.

Lebih jauh lagi, 4,7% responden setuju bahwa khilafah adalah ajaran agama Islam. Sebanyak 11,8% responden memilih menjawab tidak tahu atau tidak menjawab, sedangkan 0,1% memilih pernyataan lainnya.

Kepulangan Rizieq

Berdasarkan survei yang sama, hanya 2,6% responden yang dengan tegas menyatakan tidak setuju pemerintah membantu kepulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab ke Tanah Air. Padahal, survei itu juga mengungkap Front Pembela Islam ikut dicap sebagai organisasi yang bertentangan dengan Pancasila.

FPI, menurut 4,8% responden, berada di urutan keempat setelah Islamic State (10,8%), Hizbut Tahrir Indonesia (10,5%), dan Partai Komunis Indonesia (10,3%). (Medcom/P-2)