Presidential Lecture Perbarui Cara Kerja CPNS

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengingatkan ribuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) penerimaan tahun 2018 untuk melayani masyarakat, bukannya minta untuk dilayani ketika sudah diangkat menjadi PNS.   

''Banyak PNS zaman dulu itu ingin dilayani, dihormati, diberi fasilitas yang lebih baik. Itu pikiran masa lalu yang sudah berubah,'' kata Wapres saat memberikan kuliah umum presidential lecture kepada CPNS di Istora Senayan, Jakarta, kemarin.   

Tugas melayani itu dapat dicerminkan sesuai dengan bidang tempat PNS itu bekerja, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun Kementerian Dalam Negeri.   

''Guru yang diangkat (PNS) melayani artinya mengajar dan mendidik generasi muda dengan ikhlas, dengan kemampuan yang baik. Pegawai Kemenkes melayani artinya ialah merawat, mendorong kesehatan masyarakat menjadi lebih baik.''

Presidential Lecture 2019 merupakan kuliah umum yang kedua kalinya diberikan kepada CPNS yang telah lulus seleksi sebagai bekal bagi pegawai pemerintah dalam menjalankan program prioritas untuk pembangunan.   

Menteri PAN-Rebiro Syafruddin menambahkan penyelenggaraan presidential lecture menjadi momentum bagi CPNS untuk memperbarui cara bekerja para birokrat. "Melalui presidential lecture, karakter dan cara pandang dalam bekerja para CPNS dimutakhirkan. Sebab arahan dari Wapres langsung diterima oleh para CPNS dan PNS sebagai mesin utama penggerak birokrasi dan tulang punggung bangsa.''

Syafruddin mengatakan pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2018 sebanyak 238.015 formasi untuk 76 kementerian/ lembaga dan 525 pemerintah daerah dan terisi sebanyak 180.624. Sebanyak 164.783 diisi dari formasi umum, 6.307 formasi cumlaude, 1.808 disabilitas, 604 putra/i Papua dan Papua Barat, 23 diaspora, 287 olahragawan berprestasi internasional.

Saat ini kebijakan strategis pembangunan SDM ASN bertumpu pada reformasi manajemen ASN dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN, PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS, dan PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Perencanaan ASN searah pembangunan nasional dan potensi daerah, kemudian rekrutmen dan seleksi berbasis komputer dan online, selanjutnya pengembangan kompetensi melalui pendekatan pembelajaran ASN Corporate University, penilaian dan penghargaan kinerja, sistem merit dalam promosi mutasi dan rotasi, dan peningkatan kesejahteraan melalui reformasi sistem gaji, tunjangan, fasilitas, serta jaminan hari tua. (Dro/P-1)