Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan hingga saat ini partainya telah mantap mengusung Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk maju sebagai ketua MPR. Hal itu telah disepakati secara aklamasi oleh seluruh DPD PKB di Indonesia.
Pihaknya berharap akan segera tercapai kesepakatan dengan partai lain di KIK soal paket pimpinan MPR. PKB merasa, Cak Imin merupakan sosok yang tepat untuk mengedepankan agenda-agenda publik yang belum terselesaikan di DPR.
Baca juga: Saksi Ungkap Ada Ribuan Suara Hilang untuk NasDem di Dapil Aceh
"Yang saya sebut dalam agenda itu bukan hanya soal pimpinan MPR, agenda MPR itu apa. Kan dulu pernah ada pikiran untuk MPR memiliki wewenang lagi untuk merumuskan garis besar haluan negara (GBHN). Kalau dibicarakan di koalisi itu menjadi agenda itu kan sangat bagus apa kira-kira yang menjadi concern. Yang seperti itu, itu dimatangkan," ujar Jazilul di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/7).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan PDIP juga memiliki banyak kader mumpuni untuk maju sebagai pimpinan MPR. Ia tidak menampik bila ada kemungkinan PDIP akan membuat paket sendiri untuk maju sebagai pimpinan MPR.
"Nantinya, bisa saja partai besar seperti PDIP, Golkar, dan Gerindra membuat paket pimpinan sendiri. Jadi ada tiga paket yang terdiri dari 9 fraksi," ujar Hendrawan.
Berbeda dengan PKB yang solid mengusung Cak Imin, ada beberapa nama yang muncul sebagai calon pimpinan MPR dari PDIP. Mulai dari Ahmad Basarah, Yasonna Laoly, Trimedya Panjaitan, dan Andreas Hugo Pareira.
"Tapi nanti ketua umum yang akan menentukan," ujar Hendrawan. (OL-6)
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Mantan Sekretaris Jenderal PKB Muhammad Lukman Edy membeberkan masalah paling mendasar yang menyebabkan hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB memanas akhir-akhir ini.
Pembentukan pansus PKB itu diinisiasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
PAKAR hukum pidana mengecam putusan majelis hakim terhadap Gregorius Ronald Tannur yang mendapatkan vonis bebas dalam kasus kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved