Jokowi, Mega, Prabowo Jangan Negosiasi Politik

PERTEMUAN Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak membahas negosiasi politik tentang kekuasaan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan hal itu menanggapi pertemuan ketiga tokoh nasional yang akan berlangsung hari ini pukul 10.00 atau 12.00 WIB di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Selatan.

"Saya pikir bukan negosiasi. Kalau negosiasi, tidak rame-rame. Anda (media) tidak akan tahu karena tidak diumumkan. Setiap pertemuan silaturahim itu positif, tidak ada ruginya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun mengakui Megawati berencana segera melakukan pertemuan dengan Prabowo dalam waktu dekat.

"Pertemuan kedua tokoh ini silaturahim. Ibu Megawati percaya pada kenegarawanan Pak Prabowo dan sama halnya dengan Pak Jokowi. Kepemimpin-an yang menyatukan diwarnai dialog seharusnya dilakukan para pemimpin," ujar Hasto dalam pernyataan tertulisnya, kemarin.

Meskipun berbeda pilihan politik, menurut Hasto, Megawati dan Prabowo sama-sama memiliki komitmen untuk menjalin pembicaraan serta meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.

"Rekonsiliasi pascapemilu itu sangat penting. Pertemuan ketiga tokoh bangsa tersebut jangan dimaknai terlalu jauh dengan pembentukan koalisi. Terkait koalisi, fatsun politiknya adalah harus dibahas bersama antara Presiden dan para ketua umum partai politik anggota koalisi," ungkap Hasto.

Koreksi
Wakil Sekjen Partai Gerindra Anggawira menyatakan pertemuan Prabowo dengan Jokowi dan Megawati berlangsung di Jakarta, Rabu (24/7).
Anggawira memastikan pertemuan mereka tidak berlangsung di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor. "Ya, pasti (di Jakarta), menghormati yang lebih senior."

Dia menambahkan, Partai Gerindra berharap dengan komunikasi intens di antara pemimpin bangsa akan tercipta suasana kondusif.

"Meskipun demikian, Gerindra tetap bersikap kritis dan konstruktif. Tantangan ekonomi harus bisa diselesaikan. Ini sangat berat tanpa komunikasi," tandas Anggawira.

Senada dengan pernyataan Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria. Dia menegaskan pemerintahan yang baik tercipta berkat kehadiran oposisi yang melakukan koreksi.

"Kami tidak pernah minta kursi dan jabatan. Itu bukan tipe dan karakteristik Prabowo, Sandi, dan Gerindra," kata Riza.

Dalam penilaian pengamat dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin,  bangsa ini butuh pemerintahan yang kuat sekaligus oposisi tangguh.

"Jika semua masuk pemerintahan, lalu siapa yang menjadi oposisi? Menjadi oposisi sama mulianya. Pemerintah ada yang mengontrol," ujarnya.

Juru bicara TKN Jokowi-Amin, Usman Kansong, menyatakan seluruh partai pendukung menyambut baik pertemuan Jokowi dan Megawati dengan Prabowo.

"Pertemuan itu tidak harus dikomunikasikan kepada partai koalisi karena tujuannya baik. Semua parpol koalisi menyambut positif," kata Usman, kemarin. (Gol/Ins/Ant/X-3)