Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut keinginan partai koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin membuat satu paket calon pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 sebagai hal wajar. Namun, dia menilai, partai politik harus bisa mengeyampingkan kepentingan partai dan golongan.
“Wajar jika koalisi pemerintah ingin maju satu paket. Tapi jika itu terjadi, proses rekonsialiasi yang digadang-gadang bisa lambat terwujud,” kata Mardani saat dihubungi, Selasa (23/7).
Menurutnya, partai politik harusnya bisa melepaskan kepentingan jangka pendek demi persatuan bangsa. Paket pimpinan MPR harus menyatukan bangsa dari berbagai golongan.
“Ada kelompok nasionalis dan agamis, ada perwakilan daerah timur dan barat, ada difabel dan perempuan. Lebih penting lagi cari yang berkualifikasi negarawan dan berkapasitas. Ayo kita wujudkan MPR yang berwibawa dan dihormati,” jelasnya.
Baca juga: PPP Pertanyakan Keinginan Partai Oposisi Dapatkan Kursi Ketua MPR
Terkait sikap paket pimpinan MPR, PKS memiliki domain sendiri yakni diputuskan dalam musyawarah majelis syuro.
“Keputusan PKS diambil di forum Musyawarah Majelis Syuro atau Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung mengatakan partai koalisi pendukung pemerintah tengah membahas posisi Ketua MPR untuk masa jabatan 2019-2024. Dia memastikan partai koalisi pemerintah mengajukan satu paket pimpinan MPR.
Pramono menyebut paket pimpinan MPR harus dibahas secara mendalam. Karena pemilihan ketua MPR berbeda dengan ketua DPR.(OL-5)
Bamsoet menjadi saksi perjalanan kehidupan Prof. Paiman, yang mengawali karier sebagai tukang sapu, kemudian melanjutkan pendidikan hingga lulus S3 (program doktoral) di UNPAD,
Bamsoet dilaporkan buntut pernyataannya soal "semua fraksi setuju untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945".
Upaya konsisten dalam mengatasi dan mencegah stunting di tanah air membutuhkan komitmen kuat
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, menurut dia, semua orang butuh tempat tinggal, rumah.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyarankan kebijakan pemotongan gaji atau penghasilan pekerja untuk iuran Tapera ditunda.
sosialisasi masif diperlukan agar masyarakat memahami manfaat program Tapera itu untuk jangka panjang
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mengungkapkan suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan enam ketua umum (ketum) partai koalisi pemerintah dipenuhi canda tawa.
Kabar mengenai pertemuan antara Presiden Jokowi dan para ketua umum partai koalisi pemerintahan dibenarkan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Selasa ini.
Dia menekankan pilihan NasDem terhadap Anies Baswedan merupakan kemerdekaan sikap dan pilihan yang tidak ada hubungannya dengan koalisi pemerintahan.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir warna biru sebagai penyebab kekalahan Timnas Kroasia melawan Argentina.
Adi menekankan selama mendukung Jokowi, NasDem selalu menujukan loyalitasnya. NasDem tidak pernah melayangkan protes atau mengkonfrontasi kebijakan Jokowi.
Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu meskipun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved