Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
LIMA anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang (KPU) Palembang menjalani sidang perdana atas kasus tindak pidana pemilu, di Pengadilan Klas IA Palembang, Jumat (5/7). Kelimanya yakni Ketua KPU Eftiyani, Divisi Perencanaan Data dan Informasi Syafarudin Adam, Divisi Hukum dan Pengawasan A Malik Syafei, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Yetty Oktarina, dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Alex Barzili.
Saat sidang berlangsung, Ketua Majelis Hakim Erma Suharti menyebutkan sidang tesebut akan dilaksanakan selama 7 hari secara maraton. Hal itu sesuai dengan aturan UU nomor 7 tahun 2017 serta peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 tentang tata cara sidang tindak pidana pemilu.
"Perkara tindak pidana pemilu diselesaikan 7 hari kerja secara maraton. Tidak akan melebihi, lebih cepat lebih baik. Diminta untuk para terdakwa, penasehat hukum, serta penuntut umum untuk mengikuti sesuai aturan tersebut," ujar Erma.
Dalam sidang tersebut, lima terdakwa duduk di kursi pesakitan dengan tegang sembari mendengarkan pembacaan mekanisme aturan sidang yang dilakukan Ketua Majelis Hakim. Adapun dalam sidang hari ini,Jumat (5/7), berupa pembacaan eksepsi (keberatan) dari penasehat hukum terdakwa serta tanggapan Jaksa Penuntut Umum, dan dilanjutkan dengan pembacaan putusan dakwaan.
Tim Kuasa Hukum kelima terdakwa, Rusli Bastari mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa pihaknya akan melakukan pengajuan keberatan hukuman.
"Kami sepakat mengajukan eksepsi," ungkapnya.
Usai sidang perdana pada pukul 09.00 WIB, kuasa hukum kelima terdakwa, Rusli Bastari mengungkapkan, pihaknya sudah siap mengawal kliennya dalam perjalanan sidang nanti. Ada empat poin keberatan yang sudah disiapkan untuk persidangan tersebut.
"Ada 3 atau 4 poin antara lain gugatan kurang cermat, kadaluarsa masa gugatan dan sebagainya akan kita jelaskan nanti," tegasnya.
Dia menambahkan terdapat 70 TPS dari beberapa kelurahan yang kekurangan surat suara pilpres.
"Tidak dijumlahkan hanya dihitung per TPS, ada 70 TPS. Di antaranya di Kecamatan I Ilir, II Ilir, Sungai Buah, Lawang Kidul, dan Ilir Timur II," ungkapnya.
baca juga: Bupati Remigo Terancam 8 Tahun di Sel
Ia menambahkan pihaknya sudah menyiapkan tiga saksi dan dua saksi ahli dalam persidangan nanti. Terkait dengan kondisi psikis dari kelima terdakwa, Rusli menjelaskan, kelima terdakwa dalam kondisi sehat dan tegar menghadapi jalannya persidangan.
"Mereka tegar karena kami optimistis. Kami sudah menyiapkan diri untuk agenda sidang ini. Berkasnya siap nanti akan kita perlihatkan di sidang," tegasnya. (OL-3)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved