Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WALI Kota Gorontalo Marten Taha bersama dengan Wakilnya Ryan Kono mengungkapkan kedatangannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk melaporkan harta kekayaannya setelah dilantik satu bulan yang lalu.
"Secara online (LHKPN) sudah dikirimkan, tapi dimintakan juga untuk menyerahkan hard copy-nya sebelum satu bulan dan dapat pengarahan dari tim satgas korsupgah korupsi di KPK," kata Marten usai melaporkan kekayaannya di gedung KPK, Senin (1/7).
Selain melaporkan harta kekayaannya, Marten juga melakukan presentasi hasil rencana aksi pencegahan di Gorontalo. Pejabat eksekutif maupun legislatif, kata dia, 100% telah melaporkan LHKPN.
"LHKPN kami 100% baik eksekutif maupun legislatif dengan jumlah LHKPN dan LHKASN 217 orang. Kami juga melaporkan rencana aksi tentang unit pengendalian gratifikasi. Ada dua orang ASN kami yang melaporkan gratifikasi lebaran kemarin," terangnya.
Baca juga: KPK Terima 36.741 LHKPN Caleg
Marten juga menyampaikan soal Strategi Nasional pencegahan korupsi di kota Gorontalo yang telah perjalan dengan baik. Itu dikarenakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berjalan dengan baik dan diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan di berbagi dinas dan badan yang ada di kota Gorontalo.
Marten menyatakan dirinya hanya menyampaikan soal rencana aksi yang dilakukan di kotanya sebab tidak ditemukan adanya penindakan korupsi di Gorontalo.
"Kita bicara masalah pencegahan, tidak ada penindakan, KPK setiap tahun itu empat kali datang ke kantor saya untuk melakukan TOT bukan OTT," pungkasnya.(OL-5)
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK mengingatkan tiga wakil menteri yang baru dilantik untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) usai menduduki jabatan baru
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Pansel capim dan Dewas KPK ditantang untuk berani coret calon yang tak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifudin mengungkap ada tiga jajarannya yang mengundurkan diri untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
LEBIH dari 7.000 orang mengungsi imbas banjir menggenangi sebagian besar wilayah Kota Gorontalo sejak Rabu (10/7).
Tim SAR menutup operasi pencarian korban tanah longsor di tambang emas rakyat Desa Tulabolo Timur, Bone Bolango, Gorontalo.
KORBAN tanah longsor tambang emas tradisional Bone Bolango, Gorontalo bertambah. Per hari ini, tim SAR gabungan sudah mencatat 145 total korban. 30 lainnya masih dalam pencarian.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Gorontalo, mengerahkan unit K-9 untuk mempermudah operasi pencarian korban tanah longsor di lokasi tambang emas tradisional Desa Tulabolo Timur, Bone Bolango.
Basarnas mengatakan ratusan korban longsor di area tambang emas di Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo tersebar di empat titik yang berbeda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved