Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai ada dua alternatif rekonsiliasi yang bisa dilakukan kubu pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pascakeputusan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dua opsi rekonsiliasi itu ialah fokus menjadi oposisi di DPR atau bergabung dengan pemerintah.
Baca juga: Pascaputusan MK, Syafii Maarif Anggap Game is Over
Karena, menurut pakar hukum tata negara itu, rekonsiliasi berarti berbagi peran kembali ke tugas konstitusi. "Ada dua alternatif, yaitu yang satu konsentrasi jadi oposisi di DPR RI atau di pemerintahan. Tapi, bisa juga kalau mau bergabung ya, power sharing, boleh kalau mau" kata Mahfud saat ditemui di Komplek Kepatihan, Jumat (28/6).
Kedua alternatif tersebut merupakan bentuk rekonsiliasi. Alternatif yang nantinya dipilih tergantung pada kemauan politik dari kedua belah pihak.
Yang pasti, lanjut dia, keputusan MK sudah final dan mengikat. "Keputusan MK final and binding sesuai pasal 24C UUD 45. Putusan MK sudah tertinggi tidak ada jalur internasional," kata Mahfud. (X-15)
Ardi Teristi Hardi
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved