Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menuturkan pascaputusan Mahkamah Konstitusi semua pihak dan selurun elemen bangsa harus bergeser ke agenda berikut yang jauh lebih penting yakni rekonsiliasi bangsa.
"Setelah putusan MK, seluruh elite diharapkan betul-betul mampu mewujudkan agenda rekonsiliasi bangsa, baik sosial maupun politik. Kontestasi pemilu presiden sudah tuntas dan rekonsiliasi harus diarahkan untuk menghentikan pembelahan di tengah pendukung," ungkap Titi dalam keterangan resmi, Jumat (28/6).
Lebih lanjut, ia mengatakan agenda rekonsiliasi tidak boleh diartikan sempit sebagai sebatas ajang transaksional dan bagi-bagi kekuasaan.
Agenda rekonsialisasi cukup dimaknai dengan proses penghentian pertikaian dan ketegangan sosial di tengah masyarakat yang ditandai ketulusan elite untuk legowo menerima hasil pemilu dan mengakui keterpilihan paslon yang ditetapkan KPU.
Baca juga: Pendukung 02 Diharap Ikut Sambut Positif Putusan MK
"Seluruh elite, bagian dari paslon 01 dan 02 semestinya mendinginkan suasana dan sudah mulai bicara agenda ke depan. Sehingga publik merasa teryakinkan bahwa kepemimpinan terpilih memang punya komitmen untuk fokus membangun tata kelola pemerintahan," kata Titi.
Tahapan panjang Pemilu Presiden 2019 sudah mendekati akhir. MK membacakan putusan perselisihan hasil pemilu presiden 2019 pada Kamis (27/6) malam.
Sebagai negara demokrasi yang berlandaskan hukum, semua pihak yang terlibat di dalam persidangan wajib untuk menerima dan menghormati putusan MK yang sudah dibacakan
Menurut Titi, sudah saatnya para elite mengajak pendukung mereka mentransformasi partisipasi politik dari bilik suara menuju partisipasi aktif warga negara untuk mengawasi kerja-kerja dan kinerja para eksekutif dan legislatif terpilih.
"Rekonsiliasi politik bukan hanya penting di antara para elite, tapi juga para pendukung yang punya fanatisme dan afeksi politik yang kuat. Terhadap praktik politik, pemerintahan terpilih nanti tetap memerlukan kelompok pengawas dan penyeimbang yang produktif dan konstruktif, sebagaimana fungsi check and balances dalam sistem presidensil," tandas Titi. (OL-2)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved