Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TERPIDANA kasus korupsi KTP elekteronik (KTP-E), Setya Novantoditempatkan sementara di kamar observasi Rumah Tahanan (Rutan) Gunung Sndur selepas dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Barat Abdul Aris mengatakan, pria yang akrab disapa Setnov itu, akan dievaluasi selama berada di kamar observasi sebelum menjadi penghuni tetap rutan ekstraketat tersebut.
Selama menjalani masa observasi, Aris mengungkapkan, Setya sempat mengaku tak kuat menjalani masa penahanan di Rutan Gunung Sindur.
"Tadi sudah di assesment dari jam 9 sampai jam 2, tapi yang bersangkutan mengeluh 'pak mohon ijin, saya tidak bisa meneruskan karena saya sakit', kita lihat perkembangannya besok lagi, karena kemarin sampai jam 11 saya juga di situ mengecek yang bersangkutan," imbuh Aris.
Baca juga : Permanenkan di Gunung Sindur
"Dia ya nge-drop bener. Saya bilang ya itu akibat perbuatan bapak sendiri, ya kaget, orang tempatnya kan beda," sambungnya.
Setnov yang divonis 15 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi, dipindahkan ke Gunung Sindur karena ketahuan plesir ke toko bangunan saat menjalani penahanan di LP Sukamiskin.
Plesiran terpidana korupsi itu bermula ketika dirinya mengaku ingin membayar administrasi kepada penjaga. Didampingi keluarganya dengan menggunakan kursi roda, Setya Novanto kemudian pergi ke lantai 3 berdalih membayarkan biaya rumah sakit.
"Mungkin karena dia (penjaga) tidak ada pikiran akan ada apa-apa dengan yang bersangkutan (Setnov), nah dia menunggu lah di kamar. Sampai jam 9 ditunggu, (Setnov) tidak muncul kemudian pengawal mengecek di bagian administrasi, ternyata tidak ada," jelas Aris.
Perginya Setya Novanto justru diketahui ketika publik memajang yang fotonya di media sosial dan kemduian ramai diperbincangkan.
Aris mengatakan, Setya Novanto kembali ke rumah sakit pukul 17.00 WIB tanpa ada penjemputan, "kembali sendiri bukan dijemput," tuturnya.
Aris menambahkan, penjaga yang bertugas menjaga Setya Novanto telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada publik. Selain itu, diungkapkan pula bahwa penjaga tersebut adalah petugas baru.
"Namanya petugas baru, belum paham tentang bagaimana menghadapi tokoh nasional seperti itu," tandas Aris. (OL-8)
Disdukcapil pastikan program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mempengaruhi data pemilih pada Pilkada Jakarta
Dengan pencatatan ini maka kebutuhan pengecer elpiji 3 kg akan terdata sehingga distribusi dan permintaan bisa diketahui dengan detail.
Pemprov DKI sudah bersepakat dengan Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Jawa Barat dan Banten untuk menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terdampak penonaktifan NIK
Warga Depok yang masih menggunakan KTP DKI Jakarta diminta segera mengurus identitas sesuai dengan domisili masing-masing.
Penonaktifan NIK dilakukan secara bertahap, yakni memprioritaskan data warga yang meninggal hingga alamat yang tak sesuai.
Anggota DPRD DKI menolak kebijakan penonaktifan KTP warga DKI di luar Jakarta
Jaksa diminta tidak sembarangan memindahkan tahanan ke Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat.
Program deradikalisasi ini merupakan upaya yang harus dilakukan sejak dari hulu sampai ke hilir.
Ia menerangkan selama ditahan di Rutan Kejagung, Adelin menempati sel isolasi seorang diri dengan pengawasan kesehatan maksimal.
Bahar Smith tidak bisa dijenguk siapa pun, karena menempati sel isolasi yang biasa dihuni narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur.
Relokasi Novanto dinilai tidak akan menyelesaikan masalah lemahnya pengawasan dan aturan di LP Sukamiskin.
Bukan baru kali ini saja ada terpidana korupsi kelas kakap pelesiran keluar LP. Jajaran Kemenkum dan HAM harus dirombak total.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved