Usulan KLB Demokrat Ditentang

SEJUMLAH elite di Partai Demokrat menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) untuk regenerasi kepemimpinan. Namun demikian, mereka mengakui adanya situasi memprihatinkan dalam tubuh partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pascapengumuman hasil Pemilu Legislatif 2019. "Sebenarnya tidak ada desakan untuk KLB. Namun, ini bentuk keprihatinan kami sebagai senior Demokrat atas kondisi internal partai," kata anggota Dewan Pembina Demokrat, Achmad Mubarok, di Jakarta, kemarin.

Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan sejumlah pendiri dan tokoh senior Partai Demokrat yang tergabung dalam Presidium Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) yang meminta regenerasi kepemimpinan. Salah satu inisiator, Max Sopacua, menginginkan kongres luar biasa. "KLB kita tidak susah-susah, Pak SBY tinggal minta AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) untuk memimpin partai ini," kata Max.

Lebih lanjut Mubarok mengatakan keprihatinan itu terutama berkaitan dengan menurunnya perolehan suara Demokrat di tiap pemilu, misalnya di Pemilu 2014 memperoleh 10,9% lalu turun menjadi 7,7% di Pemilu 2019. Setelah dianalisis, kondisi itu disebabkan Demokrat telah menyimpang dari fitrah awal partai, yaitu sebagai partai nasionalis terbuka, ideologi nasionalis religius, politik yang dijalankan cerdas, bersih, dan santun. "Demokrat sering menyimpang dari kesantunan dengan menggunakan bahasa kasar, terkadang tidak cerdas. Karena itu, kami ingin kembali fitrah Demokrat sehingga menjadi partai terbuka, nasionalis, religius, berpolitik cerdas, dan santun," ujarnya.   

Mubarok juga mengkritisi internal Demokrat, yakni banyak kader yang baru masuk lalu banyak bersuara mengatasnamakan parpol, misalnya Demokrat ingin keluar dari koalisi. Padahal, keluar ataupun masuk koalisi ditentukan dalam mekanisme internal. "Segelintir kader ternyata tidak paham marwah partai," ungkapnya.

Penolakan KLB juga diungkapkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta yang mengatakan bahwa usulan itu sangat tidak berdasar. "Kami berpandangan tidak ada sesuatu kegentingan yang memaksa Partai Demokrat harus melakukan KLB. Saat ini Demokrat di bawah kepemimpinan SBY masih berada di jalur yang tepat," kata Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Santoso. (Ant/Medcom/P-4)