Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
USAI diperiksa Badan Reserse Kriminal Polri, tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong dan makar Kivlan Zen selanjutnya diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus kepemilikan senjata api ilegal.
Kivlan yang diperiksa di Bareskrim sejak pukul 10.30 WIB, meninggalkan Gedung Mabes Polri melalui pintu belakang, sehingga tidak
diketahui kepergiannya oleh awak media.
"Pak Kivlan Zen ternyata ada dua laporan polisi (LP). LP pertama yang ditangani oleh Bareskrim terkait tindak pidana makar. Kemudian ada satu LP lagi yang saat ini ditangani Polda Metro Jaya terkait masalah kepemilikan senjata api," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/5).
Selesai pemeriksaan kasus makar, Dedi Prasetyo menuturkan, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat itu dimintai keterangan kembali oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan pasal 1 ayat 1 UU Nomor 2 Darurat Tahun 1951. Namun, menurut dia, pemeriksaan dilakukan dengan melihat kondisi kesehatan tersangka.
Baca juga: Tim Hukum BPN Klaim akan Bawa Bukti Mengejutkan di MK
Dalam kasus dugaan makar dan berita bohong, beberapa saksi yang menghadiri pertemuan saat Kivlan melakukan orasi, saksi ahli pidana dan saksi ahli ITE pun telah dimintai keterangan.
Alat bukti petunjuk hasil rekaman saat Kivlan menyampaikan narasinya dalam forum rapat pun telah dimiliki penyidik.
Secara terpisah kuasa hukum Kivlan Zen, Juju Purwantoro, membenarkan kliennya sudah berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan kasus lain, tetapi ia enggan menjelaskan tentang kasus apa.
Sementara dalam pemeriksaan di Bareskrim, kliennya dicecar sekitar 30 pertanyaan. Menurut dia, definisi makar tidak relevan dan
tidak terpenuhi unsur-unsurnya, seperti suatu permulaan perbuatan menggulingkan suatu kekuasaan, padahal Kivlan tidak berniat melakukan hal itu. (OL-1)
GAR ITB mengadukan Din Syamsudin ke KASN. Dukungan pun mengalir dari alumni sejumlah perguruan tinggi di Jawa Barat.
PENYIDIK Subdirektorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya dijadwalkan akan memeriksa politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana akan diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Kamis (3/12) sebagai tersangka kasus dugaan makar.
Abdullah menyayangkan prosedur penangkapan yang tergolong tak biasa, seperti penyitaan pisau kecil yang notabene tak digunakan tersangka.
Komnas HAM menegaskan, mengecam seluruh bentuk tindakan teror, intimidasi, ancaman kekerasan dimanapun dan kapanpun serta bersolidaritas untuk semua korban yang ada.
Pelapor maupun terlapor juga akan digali keterangannya sehingga diputuskan terdapat unsur pidana atau tidak.
DEWAN Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut penghentian semua penjualan senjata ke Israel pada Kamis, (4/4).
Peluru artileri yang akan dikirim ke Israel bakal diambil dari persediaan peluru artileri yang dimiliki oleh Amerika Serikat.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
Holding BUMN Industri Pertahanan (DEFEND ID) menegaskan tidak pernah mengekspor produk industri pertahanan ke Myanmar pasca 1 Februari 2021,
Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia, diduga menyuplai senjata untuk junta Militer Myanmar.
POLDA Metro Jaya menyatakan bahwa pemasok airsoft gun kepada David Yulianto, E merupakan sempat bekerja di tempat yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved