Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOORDINATOR tim advokasi petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Abdullah Alkatiri mempertanyakan alasan polisi menangkap para petinggi KAMI, seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana.
"Menurut saya agak aneh saja kasus ini masuk ke kepolisian. Kami akan rapatkan dulu akan laporkan ke pihak-pihak terkait internal mereka, seperti Komnas HAM, Kompolnas," ungkap Abdullah di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (14/10).
Abdullah menyayangkan prosedur penangkapan yang tergolong tak biasa, seperti penyitaan pisau kecil yang notabene tak digunakan tersangka.
Terkait adanya komunikasi yang menjurus menghasut masyarakat agar ricuh saat demo, Abdullah pun tak menemukan bukti tersebut.
"Tidak ada sedikitpun. Apalagi Anton Permana ya, beliau ini kan pengamat militer. dia memberi seminar di mana-mana," ujar Abdullah.
"Saya belum mendapatkan. Kalau saya tanyakan, kebohongannya di mana. karena pasal yang digunakan pasal kebohongan. Itu Pasal 14 ayat 1, 2 dan ayat 15. Itu penyebaran kebohongan menyebabkan keonaran," terangnya.
Bahkan, hingga saat ini, Abdullah tak mengetahui apa yang diperkarakan oleh polisi yang menangkap kliennya.
"Pesan singkat di WA-nya menurut kami, tidak ada satupun yang bisa dikatakan perbuatan melawan hukum. Ada facebook, kemudian ada Instagram dan sebagainya. Semuanya itu," pungkasnya. (OL-8)
GAR ITB mengadukan Din Syamsudin ke KASN. Dukungan pun mengalir dari alumni sejumlah perguruan tinggi di Jawa Barat.
PENYIDIK Subdirektorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya dijadwalkan akan memeriksa politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana akan diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Kamis (3/12) sebagai tersangka kasus dugaan makar.
Komnas HAM menegaskan, mengecam seluruh bentuk tindakan teror, intimidasi, ancaman kekerasan dimanapun dan kapanpun serta bersolidaritas untuk semua korban yang ada.
Pelapor maupun terlapor juga akan digali keterangannya sehingga diputuskan terdapat unsur pidana atau tidak.
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Kita pikirkan warga kita yang belum kerja itu-kan banyak jumlahnya ada puluhan juta, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan harus ada pengusaha masuk ada kepastian hukum, kemudahan investasi
"Di sisi lain, mereka juga kadang naif. Banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangannya. Narasinya mirip kayak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didanai asing,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved