50 Rektor Deklarasi Suasana Damai

LIMA puluh rektor perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) se-Sumatra Utara serta Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) Sumatra Utara Prof Dian Armanto mengimbau penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP agar menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan asas-asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, profesional, efektif, dan amanah.

Imbauan tersebut merupakan satu dari lima butir pernyataan sikap para rektor PTN dan PTS se-Sumatra Utara yang dibacakan Rektor Universitas Sumatra Utara (USU) Prof Runtung Sitepu di Kantor Biro Rektor USU, Kampus Padangbulan, Medan, kemarin.

Pernyataan sikap para rektor tersebut menyikapi semakin memanasnya suhu politik di Tanah Air pascapemungutan suara Pilpres dan Pileg 2019 yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Para pemimpin perguruan tinggi itu juga mengimbau seluruh insan sivitas akademika, seluruh elemen masyarakat, dan para elite politik untuk memberikan kesempatan kepada KPU melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hingga pengumuman resmi hasil Pemilu 2019.

Para rektor juga mengimbau mereka untuk tidak mudah terprovokasi oleh sikap atau ajakan dari sekelompok orang yang ingin mengacaukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bingkai NKRI.

Para rektor itu juga berharap  agar pihak-pihak yang melihat atau mengetahui terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu atau terjadi sengketa dalam proses pemilu untuk menempuh upaya hukum guna mencari penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Turut hadir saat pembacaan sikap yakni Rektor Universitas Negeri Medan Prof Dr Syawal Gultom, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Dr Rudianto, Rektor Universitas Al Washliyah Hardi Mulyono, Rektor Universitas HKBP Nommensen Dr Haposan Siallagan.

Tolak people power
Para ulama, habib, serta pimpinan pondok pesantren di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, kemarin, juga menggelar pertemuan untuk menyikapi situasi pasca-perhelatan Pemilu 2019.

Isu adanya pengerahan massa besar-besaran (people power) untuk menggoyang hasil Pemilu 2019 di Kantor KPU RI pada 22 Mei mendatang membuat sejumlah tokoh agama angkat bicara. Ketua MUI setempat KH Alan Nur Ridwan meminta masyarakat menghormati mekanisme yang sedang dikerjakan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Di Tasikmalaya, puluhan mahasiswa dari berbagai dae-rah di Priangan Timur yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menyatakan penolakan terhadap rencana aksi masa tersebut.

"People power rentan campur tangan pihak yang berkepentingan, bahkan pihak asing yang ingin NKRI ini hancur," kata Ketua PMII Cabang Kota Tasikmalaya Imam Farid.(DG/AD/N-1)