Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEPALA Staf Presiden Moeldoko menegaskan tidak ada satu pun petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal tidak wajar akibat diracun.
Moeldoko mengklarifikasi hal tersebut guna menangkal hoaks yang tersebar di media sosial.
"Sekali lagi saya berharap, tidak berkembang menjadi bola liar. Seolah ada racun, tetek bengek ini karena berpikir sesat. Tidak ada," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/5).
Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) sudah menyelidiki penyebab kematian petugas pemilu.
Menurutnya, pemerintah berupaya menyajikan fakta dan penjelasan ilmiah guna menjelaskan tragedi tersebut kepada publik. Harapannya, masyarakat tidak terpengaruh hoaks produk pihak-pihak yang memiliki kepentingan politis.
"Saya berharap masyarakat Indonesia berpikir yang jernih, berpikir yang wajar bahwa setiap pekerjaan ada sebuah resiko. Kami harus berusaha perbaiki dari waktu ke waktu, dari rapat ini juga saya memberikan rekomendasi kepada KPU agar selanjutnya persoalan medis dikedepankan," ungkap mantan Panglima TNI itu.
Baca juga: Tuduhan KPPS Diracuni Berlebihan
Polemik meningalnya petugas KPPS memicu kecurigaan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka menilai kematian tersebut janggal dan berpotensi memengaruhi hasil pemilu.
Moeldoko berpendapat penilaian tersebut tendesius karena memolitisasi kematian petugas KPPS.
"Tolong tidak dibawa-bawa ke ranah politik. Kasihan beban keluarga korban yang sudah mengikhlaskan, keluarganya bekerja secara sukarela. Mereka volunter yang bekerja secara sukarela yang digaji tidak besar. Jangan merendahkan jasa-jasa yang diberikan oleh keluarga mereka kepada negara ini," pungkasnya.(OL-5)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan perekrutan lagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) jelang penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024.
SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04
REKRUTMEN petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 mendapat sorotan.
Komnas HAM menyoroti beratnya beban kerja sebagai faktor utama meninggalnya petugas pemilu, termasuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
KPU menyebut total petugas pemilu 2024 yakni anggota KPPS, PPK, dan PPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang, yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved