Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengaku telah memberikan usulan atau wacana pemberian asuransi kepada seluruh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Namun, usulan tersebut ditolak oleh Kementrian Keuangan.
"Ya, mungkin kemampuann anggaran terbatas, jadi tidak bisa tambah honor, ajukan asuransi tidak bisa akhirnya jalan lah kita," ujar Ketua KPU Arief Budiman, di D'Consulate Lounge, Jakarta, Sabtu (27/4).
Baca juga: KPU: Terlalu Dini Sebut Pemilu 2019 Gagal
Dengan adanya usulan tersebut, KPU membuktikan bahwa pihaknya telah mengantisipasi soal beban tenaga anggota KPPS yang lelah melakukan perhitungan suara. Kata Arief, usulan tersebut sudah dibahas di DPR RI, namun tidak dilanjuti di Kemenkeu.
"Pembahasan di komisi II bisa disepakati, kemudian ketika dibahas lebih detail di Kemenkeu ada beberapa regulasi yang tidak memungkinan untuk diberikan itu. Bebannya jauh lebih berat daripada pemilu 2014. Kami usulkan honornya ditambah, tapi ditolak, jadi miris. Hati kecil saya menangis," kata Arief.
Menurutnya, KPU sudah berkali-kali memberi sinyal dengan mengingatkan agar dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat bawah (KPPS) memperhatikan dua hal, yakni kondisi fisik dan psikis.
"Mungkin fisik bagus, tapi tekanan itu luar biasa menjadi penyelenggara pemilu. Bisa saja karena tekanan psikisnya berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi saya sudah ingatkan sejak awal," ucap Arief.
Baca juga: Pemilu Aman, Investor tak Perlu Wait and See
Terkait besaran santunan bagi petugas KPPS yang meninggal dunia maupun sakit, pihaknya masih menunggu kepastian dari Kemenkeu.
"Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dilakukan prosesnya. Kita harus melakukan verifikasi dulu. Karena ini uang negara, tetapi tidak boleh hal-hal administratif menghanbat proses penyaluran dana ini," tandasnya. (OL-6)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan perekrutan lagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) jelang penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024.
SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04
REKRUTMEN petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 mendapat sorotan.
Komnas HAM menyoroti beratnya beban kerja sebagai faktor utama meninggalnya petugas pemilu, termasuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
KPU menyebut total petugas pemilu 2024 yakni anggota KPPS, PPK, dan PPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang, yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved