Dituding Konspirasi Kecurangan Pemilu, Wiranto: Tuduhan Ngawur!

SEBELUM, saat, dan setelah hari pemilihan umum (Pemilu), pemerintah tidak melakukan konspirasi dengan penyelenggara Pemilu, TNI, dan Polri untuk melakukan kecurangan guna memenangkan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto usai melakukan rapat koordinasi bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kejaksaan Agung, di Gedung Menko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4).

Baca juga: Prabowo: Kualitas Kopassus Masih Sangat Tinggi

"Tuduhan tersebut sangat tendesius, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar dan tidak berdasar, yang diarahkan untuk mendeligitimasi pemerintah dan penyelenggara Pemilu terutama KPU dan Bawaslu, termasuk hasil Pemilu yang sementara ini sedang dalam proses penghitungan," tegas Wiranto.

Wiranto juga menjelaskan bahwa keberadaan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu bersifat mandiri serta tidak tergabung dalam stuktur lembaga negara. Keduanya juga dipilih oleh DPR RI, bukan pemerintah.

Atas dasar itu pula, Ia kembali menegaskan, tidak terpikir sedikit pun oleh pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kinerja KPU dan Bawaslu. Terlebih, tudingan yang kerap muncul ialah adanya konspirasi pemerintah dengan KPU maupun Bawaslu untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

"Saya sebagai Menko yang membidangi politik nasional, pasti akan berperan aktif atau setidaknya tahu kalau memang konspirasi itu ada. Namun, tuduhan konspirasi untuk melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif itu tidak benar, sekali lagi, tidak pernah terjadi," kata Wiranto.

Seharusnya, sambung Wiranto, masyarakat memberikan penghargaan dan apresiasi kepada KPU, Bawaslu dan petugas keamanan yang telah melaksanakan Pemilu dengan aman, lancar dan damai.

"Sampai saat ini, ada 139 orang korban yang meninggal dalam tugas. Oleh sebab itu, sangatlah tidak tepat atau tidak pada tempatnya kalau melakukan fitnah, cacian, dan membuat tuduhan yang menyedihkan dan tidak berdasar," ungkap Wiranto.

Pemilu serentak 2019 kali ini merupakan Pemilu terbesar serta terumit di dunia. Pasalnya, dalam satu hari ada sekitar 192 juta pemilih yang dilakukan di lebih dari 810 ribu TPS. Atas itu pula Indonesia mendapatkan apresiasi dari 33 negara.

Baca juga: Prajurit Kopassus Wajib Tingkatkan Profesionalisme

Lebih lanjut, Wiranto mengharapkan agar masyarakat tidak lagi memercayai berita yang menyesatkan terkait dengan tuduhan konspirasi pemerintah dengan penyelenggara Pemilu. Masyarakat juga diminta untuk tidak terhasut oleh gerakan-gerakan yang berpotensi mengganggu kedamaian dan kemanan nasional.

Terlebih, masyarakat bisa ikut mengontrol proses penghitungan suara yang dilakukan KPU. Transparasi itu seharusnya dihargai sebagai bentuk kenetralan KPU.

"KPU telah melakukan penghitungan secara transparan yang perkembangan hasilnya dapat diakses oleh siapa pun setiap saat," tandas Wiranto. (OL-6)