Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BEREDAR informasi yang menunjukkan adanya kesalahan input jumlah suara pemilihan presiden di Sistem Perhitungan (Situng) Pemilu 2019 di lama daring Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal itu antara lain terjadi di TPS 10, Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau. Dalam menanggapi informasi tersebut, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi angkat bicara.
"Kalau ada yang salah tulis atau salah entri, bisa dikoreksi, bisa diperbaiki. Namun perlu ditegaskan bahwa hasil penghitungan dan rekapitulasi oleh KPU tetap menggunakan manual bukan mengikuti dokumen yang dipublikasikan," jelas Pramono saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (19/4).
Data di Situng KPU RI pada Kecamatan Dumai Kota, Kelurahan Laksamana TPS 10 Capres 01 mendapat 26 suara sah sedangkan Capres 02 dengan 41 sah. Namun setelah dicocokan dengan formulir C1 plano capres 01 mendapat 26 suara sah dan capres 02 mendapat 141, sehingga ada 100 suara hilang.
Atas hal itu, Pramono menjelaskan bahwa kesalahan tersebut disebabkan karena kesalahan manusia atau human error. Menurutnya, input dan pengunggahan dilakukan di tingkat KPU kabupaten/kota, akan tetapi tetap di bawah kontrol KPU Provinsi dan KPU RI secara hierarki.
"Diinfokan ke daerah untuk dikoreksi (atas kesalahan input di Situng)" sebutnya.
Per pukul 12.50 WIB, menurut pantauan Media Indonesia, data perhitungan suara di TPS 10, Kelurahan Laksamana, Dumai Kota, Riau, telah diperbaiki sesuai data unggahan form C1. KPU, kata Pramono, sudah menerima informasi mengenai kesalahan input jumlah suara di Situng. "Sejauh ini ada salah entri di empat tempat, di Jakarta Timur, Riau, Jawa Tengah dan Maluku," ucapnya.
Pramono kemudian menerangkan dengan adanya Situng, KPU melakukan transparansi dalam perhitungan suara. Hal ini terlihat dengan disediakannya scan C1 agar masyarakat juga dapat ikut memantau.
"Itulah bentuk transparansi KPU dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi. Kita publikasi. Biar semua orang bisa Iihat," pungkasnya. (A-2)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
MAHKAMAH Konstitusi memerintahkan surat suara di TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dihitung ulang karena selisih satu suara antara PDIP dan NasDem
Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada akhir tahun diharpakan tidak seburuk dengan kondisi Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Februari lalu.
Kalau memang ada suaranya, harus dilindungi. Kalau tidak ada, jangan diada-adakan.
Masih ada 17 Kecamatan lagi yang tengah dilakukan proses pengitungan suara
Fenomena melonjaknya suara PSI dalam hitungan pileg pada Sirekap KPU sangat tidak wajar karena bertolak belakang dengan hasil quick count.
Pasangan calon (paslon) presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menang di Kota Pekanbaru dengan raihan sebanyak 289.315 suara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved