Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PROGRAM Keluarga Harapan (PKH) dinilai sebagai salah satu jurus itu petahana Joko Widodo untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,66%, merujuk data Basan Pusat Statistik September 2018.
"Angka 9,66% ini secara akumulatif jumlah penduduk miskinnya itu dari 27 juta menjadi sekitar 25 juta. Artinya jumlah penduduknya bertambah tapi secara akumulatif mengalami penurunan jumlah masyarakat miskin," kata anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Muhammad Misbakhun, di Jakarta, hari ini.
Menurut Misbakhun, banyak program yang telah digulirkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, seperti penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran, termasuk conditional cash transfer seperti PKH.
PKH, kata Misbakhun, merupakan program yang dianggap berhasil dan diakui oleh banyak pihak, termasuk Bank Dunia.
"Program conditional cash transfer Indonesia itu termasuk yang mendapat penghargaan dari Bank Dunia sebagai upaya mengatasi kemiskinan yang sangat signifikan," ujarnya.
Dalam PKH, jelas Misbakhun, terdapat skenario ganda untuk membantu keluarga miskin sekaligus memamksa anak-anak mereka tetap sekolah sehingga indikator indeks pembangunan manusianya juga meningkat.
"Kemudian pelayanan kesehatan, bagaimana mengatasi stunting dan sebagainya sehingga dari sisi pelayanan kesehatan juga naik. Sehingga mau tidak mau PKH ini juga salah satu pendorong," jelas dia.
Misbakhun menyebutkan, sejumlah data program ekonomi Jokowi yang dianggap erat kaitannya dengan pemerataan dan belanja sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
Baca juga: Ratna Mundur dari BPN secara Sukarela
"Program ekonomi Pak Jokowi ini berpihak pada masyarakat sehingga kemiskinan bisa diatasi. Pertumbuhan pada kisaran 5% itu diikuti dengan pemerataan.
Affirmative action, keberpihakan itu ditegaskan dalam bentuk belanja sosial yang sangat signifikan. Bagaimana mengangkat derajat masyarakat bawah itu tetap bisa melakukan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari dengan kehadiran negara," papar dia.
Menurut Misbakhun, inilah keberpihakan Jokowi kepada wong cilik. Pemerintah bergerak mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan terus membangun pemerataan. Pertumbuhan ekonomi 5,17% itu, kata dia, dalam rangka pemerataan terhadap seluruh masyarakat
"Walaupun pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan akses, koneksivitas, kemudian dan meningkatkan kualitas infrastruktur tapi belanja sosial tetap dilakukan," tutupnya. (RO/OL-1)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
KPK mengembangkan kasus rasuah dalam program bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga bulan Desember mendatang.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved