Tommy Soeharto: Saya tidak Antiutang

Anies Baswedan Bandingkan Pemilu 2024 dengan Pemilu Orba

Anies Baswedan menekankan pemilihan umum (pemilu) harus dijaga sesuai nilai-nilai demokrasi. Anies menyinggung pemilu era orde baru yang dinilai seperti teater

Mahasiswa dan Aktivis Konsolidasi Lawan Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM

Para mahasiswa dan aktivis menyatakan menolak setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM), politik dinasti, dan neo Orba (Orde Baru).

Masih Ada Kecurangan, Mahfud MD: Pemilu Sekarang Sama dengan Orde Baru

MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Hukum (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa setiap penyelenggaraan pemilu selalu terjadi kecurangan seperti pada era Orde Baru.

Review Film: Segudang Wajah Para Penantang Masa Depan

Film dokumenter esai yang digarap oleh I Gde Mika dan Yuki Aditia ini berangkat dari upaya melacak jejak sinema pada masa orde baru (orba).

Fasli Jalal Terima Gelar Profesor Kehormatan dari Tiongkok

Fasli Jalal dikenal sebagai pionir yang mendorong diselenggarakannya pendidikan bahasa Mandarin di Indonesia.

KPU 'Ngide', Pemilu Legislatif Kembali Proporsional Tertutup

Hasyim mengungkapkan hal tersebut lantaran adanya kemungkinan untuk kembali ke sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024.

Kisah 27 Juli 1966 saat Hukum Jadi Alat Menindas Lawan Politik

Betapa kekuasaan saat itu telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik.

Peringatan Hari Kebaya Nasional akan Tampilkan Koleksi Kebaya Ibu Tien Soeharto

Kebaya Ibu Tien akan ditampilkan dalam acara peringatan Hari Kebaya Nasional

Buat Malu Keluarga Cendana, Alasan Soedrajad Djiwandono Dipecat Jadi Gubernur BI

GUBERNUR Bank Indonesia periode 1993-1998 Soedrajad Djiwandono mengatakan tak menyimpan dendam pada Presiden ke-2 Soeharto lantaran dipecat dari jabatannya sebagai gubernur bank sentral.

Negara Berkembang Korban dari GDP Oriented

NEGARA berkembang menjadi korban dari GDP oriented yang selalu menghitung perekonomian dan menjadikannya tujuan. Soeharto merupakan seorang pemimpin negara yang GDP oriented.

Penambahan Jumlah Kementerian akan Membuat Penyelenggaraan Negara tidak Efektif

PAKAR hukum tata negara Feri Amsari mengatakan isu ditambahnya jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 akan membuat penyelenggaraan negara menjadi tidak efektif.

Singgung Abuse of Power, Hasto Nilai Jokowi Mirip Soeharto

Hasto berkaca dari Pemilihan Umum (Pemilu) 1971. Kala itu, Soeharto berusaha mempertahankan kekuasaan dengan mengerahkan unsur-unsur negara.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting