Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menunggu kajian oleh Bawaslu DKI terkait nuansa kampanye dalam kegiatan Munajat 212 yang digelar pada 21 Februari.
"Kami sedang koordinasi kembali dengan teman-teman Bawaslu DKI. Mereka yang malam itu melakukan pengawasan," ujar Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta, Sabtu, (23/2).
Pengawasan langsung, lanjut dia, dilakukan Bawaslu DKI karena lokasi acara yang berada di bawah kepengurusan mereka. Bawaslu RI, jelasnya, bertindak memberikan arahan dan masukan bila diperlukan selama pengkajian.
Baca juga: TKN: Munajat 212 Sangat Bernuansa Politis
Bila hasil sudah dilaporkan oleh Bawaslu DKI, sambung dia, Bawaslu RI akan mengambil keputusan terkait tindakan. Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemanggilan terhadap politisi yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Pemanggilan akan dilakukan untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kampanye.
“Kalau kemudian Bawaslu DKI memerlukan datanya, memerlukan untuk apakah yang bersangkutan diindikasikan melanggar, mau tak mau harus diklarifikasi. Jangan sampai kita tidak mendengarkan keterangan dari yang bersangkutan," ujar Rahmat.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi mengaku menyayangkan atas sikap MUI Provinsi DKI sebagai salah satu pemrakarsa acara munajat 212 karena dianggap tidak mampu mengendalikan kegiatan tersebut. Seyogianya, acara itu bertujuan untuk berdoa, berdzikir, dan bermunajat untuk memohon keselamatan bangsa dan negara.
"Bukan untuk tujuan lain yang menjurus ke arah politik praktis dan melibatkan diri aksi dukung mendukung salah satu paslon capres tertentu," tegasnya.
Baca juga: MUI Pusat: Munajat 212 Seharusnya Bukan untuk Kegiatan Politik
Rahmat mengatakan agar semua pihak dapat berkampanye sesuai aturan. Bawaslu juga mengimbau kepada sejumlah pejabat negara agar menjaga netralitas selama bertugas di masa kampanye. (A-1)
KETUA DPD Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) menyebut pihaknya membuka diri terhadap pihak yang ingin mendukung Ketua Umum Prabowo Subianto termasuk dari kelompok 212.
Dukungan kelompok 212 mengalir ke Prabowo Subianto.
SURVEI Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) membeberkan sebaran dukungan kelompok 212 di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Wasekjen DTN PA 212, Novel Bamukmin desak Panglima TNI Laksmana Yudo Margono mengambil alih komando pemberantasan KKB Papua. Ini jawaban TNI.
Reuni Aksi 212 diperkirakan akan diikuti oleh 10 ribu peserta. Kendati demikian, petugas kepolisian tidak melakukan pengamanan khusus atau penyekatan.
Kebijakan itu imbas rekayasa lalu lintas sejumlah ruas jalan sekitar Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, oleh Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi Reuni 212.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved