Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
HASIL Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat (Jabar) ternyata telah diprediksi. Kemenangan sementara pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil calon gubernur Jabar nomor urut 4 Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dianggap wajar.
"Kalau dilihat lawan-lawannya Bang Dedi Mulyadi ya, menurut saya wajar caranya. Kayaknya wajar banget menang," kata Founder Komisidotco Gianluigi Christoicov dalam program Crosscheck Medcom.id, Minggu (1/12).
Perjuangan Dedi dianggap lebih banyak ketimbang tiga rivalnya. Malah, dinilai perlu dikaji bila Dedi Mulyadi kalah. "Dan Kang Deddy kan termasuk orang yang menurut saya angkatan yang terkenal dengan ketokohannya. Ada Pak Jokowi, Bu Risma, Pak Ganjar, termasuk Dedi Mulyadi loh ini. Wajar (menang), investasinya udah lama," ujarnya
Sementara itu, peneliti Charta Politika Nachrudin juga mengakui Dedi Mulyadi punya investasi panjang. Mulai dari pemilihan gubernur (pilgub) sebelumnya, calon anggota DPR, DPR terpilih.
Lalu, ketika fase pencalonan Pilgub 2024, Dedi pindah ke Partai Gerindra dan menyingkirkan Ridwan Kamil di Jawa Barat. "Itu kan ya sudah terbukti bahwa dia akan menang gitu loh," ujar Nachrudin.
Terlebih, tiga pasangan calon lain muncul di H-3 bulan pendaftaran calon. Menurut Nachrudin, ada faktor pengenalan orang yang cukup rendah ketika pasangan maju di H-3 bulan.
"Bahkan ada yang H-1 ketika pendaftaran. Detik-detik terakhir. H-24 jam, ya wajar sih. Bagaimana bisa melawan orang yang sudah bertahun-tahun melakukan investasi di Jawa Barat," terangnya.
Sebelumnya, survei Lembaga Indikator Politik membeberkan hasil hitung cepat atau quick count di Pilkada Jawa Barat 2024. Perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil calon gubernur Jabar nomor urut 4 Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan untuk sementara unggul 61,14%.
Berdasarkan data yang dipaparkan hingga pukul 17.46 WIB, Rabu (27/11), data yang terkumpul sudah mencapai 99,67%. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Acep-Gitalis meraup 9,70%, nomor urut 2 Jeje-Ronal 9,10%, dan nomor urut 3 Ahmad-Ilham 20,6%.
Namun, hasil ini tidak bisa dijadikan acuan untuk kemenangan pasangan calon. Semua pihak diminta menunggu hasil final yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (16/12) mendatang. (J-2)
Gempa magnitudo 4,0 mengguncang Kabupaten Tasikmalaya dini hari, Selasa (28/4). BMKG memastikan gempa tak berpotensi tsunami, getaran dirasakan di sejumlah wilayah.
Perindo menempatkan Jawa Barat sebagai prioritas utama dalam konsolidasi menuju Pemilu 2029.
Kebijakan transisi energi di Indonesia selama ini banyak dirancang di level nasional, mulai dari penetapan target bauran energi, skema pensiun dini PLTU, hingga negosiasi pendanaan.
Berdasarkan hasil analisis model cuaca global hingga lokal dan data observasi, BMKG menyimpulkan potensi hujan lebat dan angin kencang dapat terjadi dalam durasi singkat
BMKG keluarkan peringatan dini angin kencang di Jawa Barat dan hujan lebat di 11 wilayah Indonesia untuk 21 April 2026. Cek prakiraan cuaca lengkapnya.
Dinamika atmosfer saat ini dipengaruhi oleh pembentukan sirkulasi siklonik di wilayah barat dan timur Nusantara, yang memicu pertumbuhan awan hujan signifikan di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved