Dharma Pongrekun Bahas Solusi Banjir dengan Warga Pondok Labu

CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, melakukan kampanye dalam bentuk dialog langsung dengan masyarakat di Komplek DDN II RW 05, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pada Selasa (12/11).

Dalam kampanye tersebut, Dharma membahas berbagai isu perkotaan yang menjadi perhatian warga, salah satunya masalah banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.

Dharma menyampaikan beberapa solusi dan program yang akan ia prioritaskan untuk menangani banjir di DKI Jakarta. Salah satunya, penggunaan inovasi unik seperti “kolam pipi monyet” untuk menampung air kiriman yang kerap menjadi penyebab utama banjir.

Baca juga : Survei Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Ungguli RK-Suswono

"Penanganan banjir kita harus tangani dari hulu ke hilir. Jakarta ini adalah kota cekungan di mana tempat hilir daripada air. Oleh sebab itu, bagaimana menanganinnya kami akan menggiring banjir kiriman itu menuju kepada kolam pipi monyet," kata Dharma, Selasa (12/11).

Dharma mengatakan, saat ini kolam pipi monyet sudah tersedia namun berada di luar Jakarta. Jika dirinya terpilih, inovasi tersebut akan segera direalisasikan di Jakarta.

Selain itu, Dharma menyebut dalam penanganan banjir itu juga diperlukan pendekatan berlapis, dari normalisasi hingga naturalisasi sungai. Normalisasi yang dimaksud adalah dengan membersihkan sungai di Jakarta secara berkala agar air dapat mengalir lancar.

Baca juga : Pernyataan Pamungkas Dharma Pongkrekun: Saya Wakil dari Mimpi dan Harapan Warga Jakarta

"Sambil menunggu itu (kolam pipi monyet) terealisasi kita akan tetap menormalisasi kembali semua kali-kali yang ada di Jakarta. Normalisasi itu seperti kita bersihkan kali, kita bikin dia bersih dan air bisa mengalir lancar," tuturnya.

Lebih lanjut, Dharma juga menyebutkan pentingnya peran teknologi dan pemantauan cuaca yang terpadu melalui sinergi antar lembaga seperti BMKG, Basarnas, dan instansi terkait lainnya.

Ia berharap melalui upaya ini, dampak banjir dapat diminimalisir dan respon pemerintah daerah lebih tanggap terhadap ancaman bencana. (P-5)