Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai ada kemungkinan PDIP baru memunculkan calon yang akan diusung setelah Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya. Hal itu akan dilakukan PDIP tampaknya untuk memastikan apakah calon yang diusung KIM berkaitan dengan trah Jokowi atau tidak.
“Kalau KIM tidak mengusung trah Jokowi, ada kemungkinan PDIP akan mengusung cagub. Bisa saja PDIP mengajukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atau Andika Perkasa atau Tri Rismaharini atau Pramono Anung,” terangnya.
Baca juga : Pilkada Jatim, PDIP tak Risau Elektabilitas Risma masih di Bawah Khofifah
Menurut Ritonga, dari nama-nama tersebut, hanya Ahok yang memiliki elektabilitas tinggi. Karena itu, hanya Ahok yang punya nilai jual untuk menang.
“Untuk memuluskan Ahok maju, PDIP berpeluang mendekati PKB. PKB juga punya sosok Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, yang layak mendampingi Ahok,” sambungnya.
Ia menilai pasangan Ahok-Ida berpeluang kompetitif melawan kandidat lainnya seperti Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Duet ini setidaknya masih berpeluang menang. Masalahnya, apakah PKB mau mengusung Ahok ? Kalau dilihat PKB yang terus menggaungkan Anies, tampaknya kecil kemungkinan PKB mau mengusung Ahok.
Baca juga : Partai Jangan Ciptakan Polarisasi di Jakarta
“PKB tampaknya justru berupaya mengajak PDIP untuk bersama mengusung Anies. Kader PDIP tampaknya ditawari untuk mendampingi Anies sebagai cawagub,” sebutnya.
Ritongga menyebut kalau PDIP tidak mau kadernya jadi cawagub, maka peluang berkoalisi hanya dengan salah satu partai dari KIM. Sebab, kalau berkoalisi dengan PPP dan Perindo, tetap belum cukup untuk mengusung cagub.
“Karena itu, PDIP mau tak mau harus berkoalisi dengan KIM. Disini juga menimbulkan masalah, apakah KIM mau berkoalisi dengan PDIP?”
Baca juga : Pilkada Kota Bekasi, PSI Dukung Ketua DPC PDIP
PDIP masih berpeluang berkoalisi dengan Gerindra bila terjadi kebuntuan dengan Golkar dalam menetapkan cagub di Pilkada Jakarta. Kalau Gerindra mau, juga masih menyisakan persoalan, siapa yang akan jadi cagub dan cawagub.
Dua partai tersebut bisa saja mengalami kebuntuhan. Karena itu, peluang berkoalisi juga sulit diwujudkan.
Berbeda halnya bila KIM mengusung trah Jokowi di Pilkada Jakarta. PDIP tampaknya akan menutup diri untuk berkoalisi dengan KIM.
Baca juga : Tak Ada Kotak Kosong, PDIP Pastikan Usung Calon di Pilkada Sumut dan Jatim
Pilihan PDIP hanya tinggal dua. PDIP berkoalisi dengan PKB. Peluang koalisi ini terwujud juga relatif kecil. Sebab, PKB tampaknya akan tetap menginginkan Anies jadi cagub dan cawagubnya dari PDIP.
Kalau PDIP bersedia, tentu kesepakatan dengan PKS dan Nasdem. Sebab, dua partai ini sudah lebih dahulu mengusung Anies.
“Jadi, posisi PDIP tampaknya seperti simalakama. Ke KIM, PDIP tak akan mau berkoalisi bila ada trah Jokowi. Sementara kalau berkoalisi dengan PKS, Nasdem, dan PKB, peluang terbesar hanya mengusung pendamping Anies,” tegasnya.
Karena itu, dalam Pilkada Jakarta PDIP dalam posisi dilematis. Partai besar tapi sulit mencalonkan kadernya jadi cagub. (Z-7)
Ketua DPD Perindo Palu, Andono Wibisono mengatakan, penyerahan B.1-KWK dilakukan DPP dalam forum Mukernas.
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terkait peta elektoral Pilkada Kabupaten Lombok Timur 2024. Elektabilitas M. Syamsul Luthfi menempati urutan tertinggi.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved