Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SORAYA Sultan, wakil sekretaris tim pemenangan Hidayat-Bartho (HEBAT), menilai pembawaan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng nomor urut 1, Moh Hidayat Lamakarate dan Bartholomeus Tandigala sangat tenang, dalam debat publik terbuka calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng putaran kedua, Sabtu (14/11) malam.
"Kak Dayat sangat tenang, sementara kak Cudy menggebu-gebu sekali. Bahkan sangat semangat sampai paparan data terkait pendidikan pun sumber datanya bukan APBD," ujar Soraya Sultan, yang juga menjabat sebagai wakil ketua bidang organisasi dan keanggotaan DPD PDIP Sulteng.
Menurut Soraya, sebagai orang yang pernah menjadi anggota DPRD, bahkan pernah masuk di Banggar, penyampaian pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng nomor urut 2, Rusdy Mastura-Ma’mun Amir, terkait anggaran dirasa tidak tepat.
"Saya punya pengalaman asistensi anggaran di Kemendagri bersama TAPD Donggala tahun 2010. Besaran anggaran pendidikan harus sesuai UU yaitu 20% dari alokasi belanja langsung yang tertuang di RAPBD. Demikian pun terkait kesehatan harus mencapai 10%. Karena itu amanat UU. Jika besaran anggaran pendidikan tidak capai 20 %, maka tidak akan lolos asistensi," urai Soraya.
Ia mengatakan, klaim data kementerian yang disebutkan Rusdy Mastura dalam debat publik tersebut, seharusnya dicocokkan dengan data sajian APBD. "Klaim kak Cudy berdasarkan data dari kementerian yang beliau sebutkan tadi, seharusnya dicocokkan dengan data sajian APBD, dimana pimpinan Banggar DPRD Sulteng adalah NasDem," tandas Soraya.
Dia mengakui sepakat atas pemikiran Rusdy Mastura dalam beberapa hal, tetapi haruslah disesuikan antara fungsi dan kewenangan. "Beberapa hal saya sepakat dengan kak Cudy, soal out of the box. Tapi pemprov fungsinya perpanjangan tangan pemerintah pusat yang lebih banyak menjalankan kerja-kerja koordinasi antar Pemda kabupaten dan kota. Banyak hal yang ingin beliau eksekusi, adalah kewenangan Pemda kabupaten dan kota, baik terkait fungsi dan penganggaran," ujar Soraya.
Sebagai tim pemenangan paslon Hebat, Soraya menegaskan sangat memahami apa yang disampaikan jagoannya, harus sesuai regulasi dan kewenangan.
Acara yang diselenggarakan KPU Sulteng bekerja sama dengan Metro TV itu, disiarkan secara langsung dari Convention Hall Swiss Belhotel Silae Palu, dan di pandu presenter Metro TV Aviani Malik, yang juga bertindak sebagai moderator dalam debat publik tersebut. (OL-13)
Baca Juga: Kitab Tib Beraksara Jawi Ungkap Khazanah Pengobatan Kuno Melayu
Popularitas Gibran alami pergerakan pasca debat kedua cawapres
Yose Rizal Damuri akan berperan dalam merumuskan pertanyaan yang akan diajukan kepada para cawapres.
DEBAT kedua Pilpres 2024 yang melibatkan tiga cawapres sangat dinantikan masyarakat. Terlebih, masyarakat penasaran apakah cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka
DEBAT kedua yang menghadirkan cawapres dari masing-masing paslon diprediksi bakal dikuasai oleh cawapres yang sudah punya pengalaman di bidang ekonomi.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI resmi merilis daftar nama sebelas panelis untuk debat calon wakil presiden (cawapres) RI pada 22 Desember mendatang.
Tema yang cukup berbobot itu harus jadi ajang mengeluarkan gagasan anyar dari tiga calon wakil presiden (cawapres).
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu Selatan, untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 16 tempa di dua kecamatan.
Permohonan ini diajukan terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan
"Memang tidak mudah melacaknya (kewarganegaraan Orient) terlebih yang bersangkutan (Orient) telah memiliki KTP resmi."
PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 telah terwujud.
KOMISIONER KPU Evi Novida Ginting mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Nias Selatan
Pengadu mendalilkan teradu tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dengan menerbitkan surat tentang penjelasan Pasal 102 dan menerima pendaftaran salah satu paslon bupati
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved