Hobbes, Said Aqil, dan Bahasa Politik Muktamar NU

NU tidak bisa dipahami dalam sekal i duduk saja, termasuk hal ihwal di dalamnya, mulai pandangan keagamaan, tradisi, hingga nalar politik yang dipakai kebanyakan jemaahnya. Dari segi pandangan keagamaan, misalnya, NU yang lazim diikuti kalangan pesantren dengan tradisi bahtsul masail- nya yang mendarah daging itu, tidak akan gampang menyetempel sesuatu menjadi halal pun haram.

Melalui kebiasaan adu argumen berdasarkan aneka turats nan komprehensif itu, produk hukum NU lebih mirip gambar hasil teknologi kamera 360 derajat. Nyaris tak ada sisi yang lolos dari sorot dan pertimbangan. Malahan, cenderung menyuguhkan pilihan ketimbang rujukan tunggal seperti yang biasa ditemukan dalam tradisi kefatwaan.

Itu makanya, ‘muslim awam’ akan lebih mudah bersuuzan bahwa NU tak lain merupakan organisasi keagamaan yang lembek, plinplan, tidak jelas, bahkan pragmatis. Perkaranya sepele karena keburu membaca NU sebagai buku manual, bukan modul yang berisi tabel rumus dengan semangat kesesuaian di segala tempat dan zaman.

Dalam hal ini, NU benar-benar menjadi pengesah pemikiran Thomas Hobbes, yakni menghargai keistimewaan manusia yang terletak pada kemampuannya menandai secara simbolik terhadap setiap realitas. Jadi, NU bukan melulu ‘adalah’, tetapi ‘bagaimana’, alias kata yang pada akhirnya mendorong manusia terus-menerus berpikir, maju, berkembang.

Bahasa politik kaum sarungan

Masih menyitat pendapat filsuf asal Inggris yang telah mencirikan manusia sebagai makhluk paling andal dalam membungkus sesuatu yang bersifat dinamis hanya dalam satu sebutan itu, Hobbes juga menjelaskan bahwa pemanfaatan kode-kode dalam kebiasaan manusia selanjutnya mewujud sebagai fungsi utama kata, lebih tepatnya bahasa. Menurutnya, bahasa berguna menyulap simplifikasi dari kenyataan yang kompleks, bahkan sesekali terkesan jelimet, menjadi sesuatu yang sederhana dan gampang dimengerti.

Pun dalam memahami sebuah entitas bernama NU. Sebagai organisasi yang lahir bukan baru dalam kurun 10-20 tahun lalu, nahdiyin dari generasi ke generasi sudah banyak disuguhkan peristiwa-peristiwa politis baik di internal maupun eksternal. Uniknya, jemaah NU tidak melulu memaknainya sebagai sesuatu yang putus pada tanggal dan tempat kejadian. Namun, lebih kerap ditafsirkan sebagai gambaran cara atau metode orang-orang terdahulu dalam menyelesaikan masalah. Meski begitu, tetap ada satu sisi yang tidak bisa diganggu gugat, yakni output yang wajib mengarah pada kemaslahatan umat.

Bermula dari tradisi, lama-kelamaan kecenderungan berpikir komunal itu mewujud sebagai sebuah komitmen tak tertulis. Nahdiyin memaknai bahwa praktik politik NU tidak bisa disamakan dengan sepak terjang pekerjaan sejenisnya, tetapi harus berlandaskan politik kebangsaan dan kerakyatan yang menjunjung tinggi nilai dan etika.

Soal ini, lantas muncullah sosok KH MA Sahal Mahfudh, yang dinilai pas menyuguhkan penyederhanaan makna ala Hobbes. Rais Aam Syuriah PBNU masa khidmat 1999-2014 ini menegaskan bahwa politik NU ialah politik tingkat tinggi, istilah kaum sarungannya; siyasah ‘aliyah samiyah an-nahdliyah.

Kiai Sahal tidak menyarankan nahdiyin melulu memaknai politik di tataran rendah atau siyasah safilah yang melulu berorientasi kekuasaan. Meskipun begitu, rendah tidak lantas otomatis bermakna keliru, toh gagasan ini tetap dipakai, dan tampak dalam kebanyakan parpol, maupun didalihkan ke pengertian hak individu sebagai warga negara

Kejutan Said Aqil

Hobbes juga menyebut penandaan- penandaan yang biasa ditorehkan manusia dalam menyimpulkan kompleksitas makna kerap kali melahirkan kejutan. Soal ini, dalam bahasa Indonesia, pada akhirnya menghadirkan konsep perubahan arti dari sebuah kata dalam bentuk peyorasi, ameliorasi, dst.

Contoh paling baru dan sederhana ialah betapa mengejutkannya kata ‘jomlo’ yang bisa dikesankan memiliki dua medan makna sekaligus. Boleh diartikan sebagai status kebebasan seseorang dari tuntutan pasangan, bisa pula ditafsirkan mengenas sebagai tunaasmara.

Begitu pun ketika memaknai sepak terjang politik tokoh-tokoh NU. Bagi kalangan santri, hal ini akan mudah saja. Pasalnya, santri niscaya memandang tokoh NU plus argumen politiknya itu berdiri di dua posisi makna sekaligus, sebagai makhluk politik, di sisi lain sebagai sosok spiritual yang tak lekang dari aktivitas tirakat, dan pendekatan diri terhadap Tuhan.

Bagi yang lain, bisa jadi dua sudut pandang ini tidak selalu muncul berbarengan sebagai bahan utama menimbang respons. Jatuhnya, perkara dunia perpolitikan di Indonesia yang sering dituding tak pernah menyasar pada nilai-nilai substantif, mau tidak mau disokong oleh pandangan dan tanggapan yang masih bersifat di tataran kulit pula.

Hal itu paling gamblang ketika sekelompok komentator terkesan tidak mampu memaknai langkah politik Ketum PBNU, Prof Dr KH Said Aqil Siroj sebagai kejutan, sebagaimana sering dilahirkan tradisi kebahasaan manusia ala Hobbes.

Maka, amat wajar jika pengamatan terhadap Kiai Said sebagai sosok yang diamanati muktamirin untuk mengorkrestasi jamiyah sekomplet NU, cuma sampai pada tuduhan gila kekuasaan, pragmatis, dan sematamata penyeret NU ke dalam area politik praktis.

Padahal, tidak. Nilai kejutan Kiai Said itulah yang justru tetap memosisikan PBNU sebagai komunitas yang merdeka, netral, dan berpegang teguh pada khitah 1926.

Ambil contoh, betapa independennya NU ketika di satu sisi menyokong ketegasan Presiden Joko Widodo untuk tidak memberi tempat pada kelompok-kelompok ekstrem dan radikal, tetapi di sisi lain tetap memberikan kontrol kuat terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap menggugat kemaslahatan.

Hal yang paling mudah diingat ialah betapa lantangnya PBNU saat menolak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 23/2017 yang mewacanakan full day school pada pola pendidikan Indonesia, yang hal itu dinilai bakal merugikan, baik siswa, lembaga pendidikan formal dan informal, terlebih pesantren.

Tidak banyak orang yang mengantongi pengalaman dan pandangan spiritual Kiai Said melalui kajian di forum diskusi atau seminar, pengajian pesantren, keteladanan keseharian, maupun setumpuk buku babon yang berhasil ia suguhkan.

Pemaknaan kejutan juga perlu diterapkan dalam mengomentari pelaksanaan muktamar. Masih banyak orang yang menyejajarkan perhelatan yang akan kembali digelar pada 23-25 Desember 2021 itu dengan pola-pola pilkada, pemilihan ketum partai, maupun pilpres.

Padahal, di dalam muktamar terdapat tradisi, tata tertib, atmosfer, dan pertimbangan khusus yang sangat jauh berbeda dengan keumuman kontestasi kelembagaan lain.

Maka, amat konyol jika muktamar ditanggapi melalui survei serampangan dengan sampel yang sudah bisa dipastikan tidak punya hak suara. Lebih menggelikan lagi, jika dalam jajak pendapat itu terdapat nama-nama yang tidak pernah sekali pun bersumbangsih bahkan dianggap dalam kalangan nahdiyin dan pesantren.

Asas kemufakatan muktamar akan lebih pas bila dimaknai dengan semangat res republica (kebaikan bersama) ala Aristoteles. Lebih khusus lagi, ia ialah sebagai sarana pengayom dan pemenuhan kebutuhan dasar umat atau Al-Ghazali mengistilahkannya daf’u dlaruri ma’shumin.

Selebihnya, Kiai Said, muktamar, dan bahasa politik NU memang harus dimaknai lewat kacamata Hobbes, yakni melalui pandangan berdasarkan empeiria yang berarti ‘berpengalaman dalam, berkenalan dengan,’ bukan penggeneralisiran, apalagi asal njeplak.