Kerusakan Tahura Bukit Soeharto, Deputi OIKN TegaskanPenegakan Hukum Harus Jalan

OTORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Satuan Tugas Penanggulangan Aktivitas Ilegal dan Universitas Mulawarman, melaksanakan kegiatan penanaman pohon bersama di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Soeharto KM 65.

Kegiatan penanaman pohon itu justru membuka fakta yang tak bisa lagi ditutup-tutupi: degradasi hutan masih terjadi, dan penanganannya dinilai belum cukup tegas.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara, Myrna Asnawati Safitri, secara terbuka meluapkan kegeramannya. Ia menegaskan, kondisi kerusakan di kawasan konservasi tersebut adalah fakta yang tidak bisa diperdebatkan lagi. “Ini sudah nyata. Tidak perlu ada perdebatan. Penegakan hukum harus dilakukan,” tegasnya.

Baca juga : Otorita IKN : 60 Persen Kawasan Tahura Bukit Soeharto Rusak

Menurut Myrna, pendekatan persuasif dan humanis telah dilakukan secara maksimal. Dialog dengan masyarakat, upaya pencegahan, hingga pendekatan sosial telah ditempuh. Namun, pelanggaran masih terus terjadi.

“Saya sudah puluhan tahun menangani persoalan seperti ini. Saya tidak pernah melihat pendekatan sehumanis ini. Tapi kalau itu masih tidak dianggap, maka kita harus masuk dengan cara lain,” ujarnya.

Ia menduga ada oknum yang secara sengaja mengabaikan aturan dan tetap membuka lahan di kawasan Tahura. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum tidak ragu bertindak terhadap pihak-pihak yang telah teridentifikasi. “Penegakan hukum tidak bisa ditawar lagi. Bantu kami. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.

Baca juga : 1.000 Bibit Pohon Ditanam untuk Lestarikan Hutan Bambu Sandan

NARASI MENYESATKAN
Myrna juga menolak keras narasi yang menyebut Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak berpihak pada masyarakat kecil. Ia menilai narasi tersebut menyesatkan dan berpotensi memperkeruh situasi di lapangan. “Jangan dibalik narasinya. Jangan seolah-olah Otorita IKN tidak peduli. Kami sudah melakukan pendekatan humanis,” tegasnya.

Lebih jauh, ia memperingatkan agar kawasan Tahura tidak dijadikan alat kepentingan, termasuk kepentingan politik. “Jangan politisasi Tahura. Ini kawasan konservasi, bukan alat untuk kepentingan apa pun,” ujarnya.

Ia juga mengungkap indikasi adanya mobilisasi masyarakat dengan iming-iming pekerjaan untuk membuka lahan di kawasan hutan. Praktik semacam itu dinilai berbahaya dan harus dihentikan.

“Semua orang di Kaltim sudah tahu Tahura itu apa, fungsinya apa, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi jangan mobilisasi masyarakat dengan janji-janji tenaga kerja untuk membuka kawasan ini,” katanya.

Menurut Myrna, keberadaan Ibu Kota Nusantara membuat posisi Tahura Bukit Soeharto semakin strategis sebagai benteng ekologis. Karena itu, ia menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penindakan harus berjalan beriringan. “Kalau pencegahan tidak diindahkan, maka penegakan hukum adalah konsekuensi. Ini tidak bisa ditawar,” tutupnya. (E-2)