Pemerintah Akan Bangun Hunian MBR di Lahan Seluas 1,5 ha di Kota Bandung

KEMENTERIAN Perumahan dan Kawasan Permukiman terus mengakselerasi penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kali ini dengan menggandeng PT KAI untuk menjajaki penyediaan hunian MBR di Kota Bandung.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, kolaborasi ini menyasar pemanfaatan aset lahan milik PT KAI untuk dikembangkan menjadi kawasan hunian bagi MBR yang terintegrasi dengan transportasi publik. "Hari ini kita sudah masuk ke Kota Bandung, di Kiara Condong dan Laswi. Di sini akan dijadikan percontohan TOD yang lengkap," kata Maruarar di sela kunjungannya ke lokasi tersebut, Senin (6/4).

Menurutnya, lahan di kawasan Kiara Condong tersebut memiliki luas total sekitar 1,5 hektare yang terdiri dari dua titik masing-masing seluas 7.000 meter persegi dan 8.000 meter persegi. Dia menilai lokasi tersebut sangat strategis karena berada di pusat pergerakan masyarakat dan merupakan aset milik kereta api yang siap dikembangkan.

Baca juga : Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Ajak Alumni Haji Assalaam Perkuat Kepedulian Sosial

Nantinya, lanjut dia, Kementerian PKP bersama PT KAI dan pemerintah daerah akan membentuk tim terpadu. Tim ini ditargetkan sudah memiliki konsep perencanaan dasar dalam waktu yang dekat.

"Konsepnya tentu ada hunian, fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, hingga area parkir. Kita akan membuat tim dari kementerian, kereta api, perseroan, serta melibatkan Wali Kota Bandung," katanya.

Terkait pembiayaan, menurutnya akan menggunakan skema campuran, mulai dari dukungan sektor swasta hingga pembiayaan komersial. Salah satunya adalah komitmen dari Astra untuk membangun 1.000 unit rumah susun melalui program CSR.

Baca juga : Kereta Whoosh Sempat Berhenti di Kopo Akibat Seng Masuk Jalur

"Kita cari berbagai cara. Ada dukungan CSR dari perusahaan, ada konteks komersial, dan tentu untuk MBR. Kita lihat lokasinya cocok untuk siapa," jelasnya.

KAWASAN TERINTEGRASI
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa pengembangan kawasan di Kiara Condong, Stasiun Bandung, dan Laswi akan mengedepankan konsep kawasan bisnis dan umum yang terintegrasi. Fokus utamanya adalah pembangunan rumah susun untuk MBR.

"Unitnya sedang kita hitung dan optimalkan. Konsepnya TOD, di mana semuanya nanti menjadi kawasan terintegrasi dengan stasiun. Tanggal 25 nanti akan kami paparkan detailnya," kata Bobby.

Sementara itu, Maruarar kembali menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meringankan beban rakyat dalam memiliki hunian. Hal ini mencakup pembebasan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk rumah subsidi bagi MBR.

"Presiden Prabowo membuat aturan BPHTB gratis untuk rumah subsidi, PBG juga gratis. Selain itu, masa cicilan rumah subsidi yang tadinya 20 tahun kini bisa diperpanjang hingga 30 tahun agar cicilan rakyat lebih murah," katanya seraya meyakini langkah ini bisa mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah rakyat di kawasan perkotaan yang padat seperti Bandung melalui inovasi pemanfaatan lahan-lahan negara yang strategis. (E-2)