Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan tengah mengkaji pembangunan sodetan sungai dan revitalisasi Folder Alabio guna mengatasi bencana banjir tahunan yang melanda wilayah enam kabupaten bagian utara Kalsel (Banua Enam).
Hal ini dikemukakan Gubernur Kalsel, Muhidin, Kamis (12/2), seusai kegiatan Rakor Percepatan Pembangunan Daerah di Banjarmasin. "Salah satu yang kita bahas dalam rapat bersama kepala daerah di Hulu Sungai Utara adalah pemecahan masalah bencana banjir tahunan. Kita sepakati untuk membangun atau membuat sodetan sungai dari wilayah Hulu Sungai Utara menuju Sungai Barito," kata Muhidin.
Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan daerah dataran rendah dan menjadi pertemuan sungai-sungai besar yaitu Sungai Tabalong, Sungai Balangan dan Sungai Nagara yang setiap tahun dilanda banjir dan berlangsung lama. Hingga kini sebagian wilayah Hulu Sungai Utara masih dilanda banjir sejak akhir 2025 lalu.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Roni Eka Saputera mengatakan rencana pembangunan sodetan atau saluran sebagai pengalihan luapan sungai ke Sungai Barito. "Ini sedang dikaji. Sudah ada kesepakatan antara para kepala daerah yaitu Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Tapin bersama Provinsi untuk sharing dana," kata Roni.
REVITALISASI
Selain pembangunan sodetan sungai, pihaknya juga berencana merevitalisasi folder alabio peninggalan Belanda yang fungsinya sebagai pengatur/tata air sudah jauh menurun. "Jika ini terlaksana maka masalah banjir di enam kabupaten tersebut kita harapkan dapat terselesaikan. Sementara ancaman banjir di Kabupaten Banjar, Banjarmasin dan Barito Kuala kita harapkan mampu tertangani dengan pembangunan bendungan Riam Kiwa," ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Adi Lesmana mengakui wilayahnya yang didominasi lahan rawa menjadi daerah langganan banjir dan berlangsung lama. "Tentu saja penanganan banjir ini tidak bisa hanya Kabupaten Hulu Sungai Utara tapi harus melibatkan kabupaten-kabupaten sekitar. Dalam rapat koordinasi pengendalian banjir kemarin sudah ada kesepakatan, salah satunya dengan pembuatan sodetan sungai. Namun kami terkendala dana sehingga tengah diupayakan dukungan dari pemda sekitar, provinsi dan pusat," ujarnya.
Seperti diketahui banjir besar kembali melanda wilayah Kalsel pada akhir Desember 2025 dan dibeberapa lokasi banjir masih berlangsung hingga saat ini. Banjir ditandai dengan terjadinya banjir bandang di wilayah hulu Kabupaten Balangan, yang kemudian berdampak luas ke daerah hilir. Tercatat terdapat delapan kabupaten yang wilayahnya terdampak banjir, meliputi Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar, dan Tanah Laut, dengan jumlah warga terdampak banjir diperkirakan hampir 300 ribu jiwa. (E-2)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pengelolaan dan pengamanan kawasan konservasi perairan yang luasnya mencapai lebih dari 179.000 hektare.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan didorong untuk segera menyelesaikan sengketa lahan masyarakat eks transmigran dengan perusahaan tambang di Desa Bekambit.
Pemprov Kalimantan Selatan berkomitmen mewujudkan provinsi tersebut sebagai gerbang logistik regional Kalimantan dan IKN Nusantara melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mempercepat sertipikasi lahan dan bangunan kawasan pusat perkantoran di Kota Banjarbaru.
Meski dibayangi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan percepatan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur prioritas.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menggalakkan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah sekaligus upaya menekan tingginya angka inflasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved