Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pengelolaan dan pengamanan kawasan konservasi perairan. Luas kawasan konservasi perairan di Kalsel mencapai lebih dari 179.000 hektare mencakup wilayah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.
"Kawasan konservasi di Kalsel ini cukup luas dan jika tidak kita jaga maka akan kian terancam. Luas kawasan konservasi perairan ini mencapai 179 ribu hektare lebih," ungkap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono, Rabu (22/4).
Terkait hal ini baru-baru tadi Dinas Perikanan dan Kelautan Kalsel telah meresmikan beroperasinya UPTD Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Ini menjadi UPTD ke 8 yang ada di Provinsi Kalsel.
Rusdi Hartono, menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan konservasi laut yang tidak hanya menekankan aspek perlindungan, tetapi juga pemanfaatan berkelanjutan. Pihaknya berharap masyarakat pesisir dapat memahami hak dan kewajiban dalam memanfaatkan kawasan konservasi, sekaligus berkontribusi menjaga keberlanjutan ekosistem perairan.
“Kami ingin mendorong partisipasi aktif masyarakat, nelayan, dan pihak swasta dalam menjaga serta mengelola kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan. Pengelolaan kawasan konservasi harus mencakup pengaturan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem perairan," ujarnya.
Kawasan konservasi perairan Kalsel seluas 179.659,89 ha terbagi menjadi Area I meliputi perairan Angsana, Tanah Bumbu (8.138,45 ha), area II: Perairan Sungai Loban, Tanah Bumbu (10.613,23 ha) dan area III: Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kotabaru (158.717,40 ha).
Sedangkan kondisi terumbu karang diperairan Kalsel terus terancam. Dari total luas terumbu karang 9.443,15 ha tersisa sekitar 2.036,66 ha dalam kondisi baik, 25,79 ha sedang, dan 7.380,7 ha dalam kondisi rusak. Pemprov Kalsel menggencarkan transplantasi terumbu karang serta rehabilitasi kawasan konservasi melalui penanaman mangrove. (E-2)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan didorong untuk segera menyelesaikan sengketa lahan masyarakat eks transmigran dengan perusahaan tambang di Desa Bekambit.
Pemprov Kalimantan Selatan berkomitmen mewujudkan provinsi tersebut sebagai gerbang logistik regional Kalimantan dan IKN Nusantara melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mempercepat sertipikasi lahan dan bangunan kawasan pusat perkantoran di Kota Banjarbaru.
Meski dibayangi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan percepatan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur prioritas.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menggalakkan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah sekaligus upaya menekan tingginya angka inflasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved