Kepala SPPG Wajib Pantau Proses Masak dan Distribusi MBG

SEBAGAI penanggung jawab operasional Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), seorang Kepala SPPG harus mengatur jam kerja tim SPPG di bawahnya dengan sebaik-baiknya. Tak hanya memantau proses memasak di dapur, kepala SPPG juga harus memantau pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah dan penerima manfaat lainnya, mengecek harga di pasar, serta memberikan edukasi gizi. 

"Karena itu kepala SPPG harus terlibat dan bertanggung jawab penuh dalam mengatur jam kerja timnya, baik dirinya sendiri, Akuntan, Ahli Gizi, maupun para relawan," kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang dalam keterangannya, kemarin.

MULAI PUKUL 1
Kepala SPPG mulai masuk pukul 1 atau 2 dini hari, setelah serah terima tanggung jawab dari Ahli Gizi. Sebagai kepala dapur MBG, Kepala SPPG bertanggung jawab penuh dalam proses yang paling krusial, yaitu proses memasak dan ditribusi. Kepala SPPG harus mengawasi proses memasak, apakah bahan sudah dimasak dengan benar, dan apakah sudah benar-benar matang. Begitu pula dalam proses pemorsian, dan distribusi. 

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

“Saya tahu kalau yang kerja selalu ahli gizi sampai pagi, yang nungguin ahli gizi, terkadang malah dibantu akuntan," ujarnya.

Saat proses pendistribusian, Kepala SPPG juga harus memantau secara langsung ke sekolah-sekolah dan Posyandu. Selain memastikan pengiriman MBG ke sekolah-sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berlangsung dengan baik, menurut Nanik, Kepala SPPG juga harus tanggap jika terjadi masalah, dan selalu berkoordinasi dengan para pimpinan wilayah masing-masing. 

PAKAN MAGGOT
Program MBG yang disalurkan SPPG Mutiara Keraton Bogor berjalan lancar di SMP Negeri 1 Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setiap harinya, SPPG yang dikelola Jimmy Hantu atau Sujimin ini menjangkau 1.142 siswa.

Baca juga : Tambahan Rp100 triliun Agar Percepat Capai 82,9 juta Penerima MBG

Kepala sekolah SMP Negeri 1 Tamansari, Ermaini mengatakan, bahwa menu MBG yang diberikan kepada siswa cukup variatif dan sesuai dengan selera anak-anak, sehingga mereka tetap antusias mengikuti program tersebut. "Kita mendapatkan MBG ini setiap harinya untuk 1.114 siswa. Makanannya cukup variatif karena tidak sama setiap harinya. Jadi berbeda-beda," kata Ermaini saat ditemui di lokasi, Selasa (16/12).

Dalam pelaksanaan MBG, masih terdapat sisa makanan. Kendati demikian, pihak sekolah juga memiliki sistem pengelolaan sisa makanan yang terorganisasi. "Kalau sisa yang masih bagus dan belum disentuh anak, kita pisahkan dan bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau yang sudah bekas makan anak, kita jadikan pakan maggot," jelasnya.

DORONG EKONOMI PETANI
SPPG Mutiara Keraton Solo, Bogor, yang dikelola oleh Sujimin atau Jimmy Hantu, menegaskan komitmennya dengan menggunakan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG.

SPPG ini melayani 25 sekolah di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan total produksi sekitar 8.000 porsi MBG setiap hari.

Sekitar 90% bahan baku berasal dari petani dan produsen lokal, bahkan ditargetkan bisa mencapai 100%. Menurutnya, kebijakan tersebut sengaja diterapkan agar manfaat ekonomi program benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar, khususnya petani.

"Saya katakan 90% bahan lokal, kalau perlu ya memang sudah 100% bahan lokal. Sengaja memang kami tidak ingin pakai bahan dari luar. Ini program negeri Indonesia, jangan sampai program negeri Indonesia tapi yang diuntungkan orang lain," kata Jimmy saat ditemui di SPPG Mutiara Keraton Solo, Bogor, kemarin.

Ia menekankan bahwa pihak yang paling diuntungkan dari program MBG sejatinya adalah petani, bukan pengelola dapur. (Fik/H-1)