Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen kuat dalam percepatan pemulihan pascabencana dengan menyiapkan lahan seluas 1,7 hektare untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara). Huntara itu diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana.
Pembangunan Huntara tersebut secara resmi dimulai melalui peletakan batu pertama Hunian Sementara (Huntara) Provinsi Sumatra Barat oleh Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi, didampingi Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA). Kegiatan ini dipusatkan di kawasan Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, kemarin
Acara tersebut turut dihadiri Sestama BNPB, Pangdam XX/Tuangku Imam Bonjol, unsur Forkopimda Provinsi Sumatra Barat, Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman, serta perangkat daerah terkait.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyampaikan bahwa lahan pembangunan Huntara sepenuhnya disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai bentuk tanggung jawab daerah dalam memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh hunian yang layak dan aman.
“Lahan seluas 1,7 hektare ini kami siapkan agar pembangunan Huntara dapat segera direalisasikan. Untuk tahap awal, diusulkan sebanyak 34 unit Huntara bagi masyarakat terdampak di kawasan Asam Pulau dan Pasia Laweh,” ujar JKA.
Lebih lanjut, Bupati JKA menegaskan bahwa sejak awal lokasi Huntara telah dipertimbangkan agar berpotensi dilanjutkan menjadi Hunian Tetap (Huntap) di masa mendatang. Oleh karena itu, penentuan lokasi dilakukan secara matang dari aspek keamanan, kelayakan, dan keberlanjutan.
“Kita berharap hunian sementara ini nantinya dapat berlanjut menjadi hunian tetap. Karena itu, sejak awal lokasi Huntara harus disiapkan sekaligus untuk Huntap,” tegasnya.
Bupati JKA juga meminta seluruh camat dan wali nagari di wilayah terdampak untuk segera menyiapkan serta mengusulkan lahan di daerah masing-masing guna mempercepat pembangunan Huntara bagi masyarakat yang masih mengungsi.
“Saya minta camat dan wali nagari bergerak cepat, menyiapkan lokasi dan lahan di wilayah masing-masing agar proses pembangunan hunian sementara dapat berjalan merata dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Bupati JKA menjelaskan bahwa pembangunan Huntara dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) ke depan direncanakan akan difasilitasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BNPB atas gerak cepatnya. Untuk Huntap, kami berharap dukungan dari Kementerian PKP agar dapat segera terealisasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Padang Pariaman akan terus mempercepat penyiapan lahan relokasi serta pendataan calon penerima Huntara di nagari dan kecamatan lain yang terdampak bencana.
“Kami menilai lokasi Huntara ini sangat aman dan strategis bagi masyarakat yang kehilangan rumah dan terdampak bencana berat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Padang Pariaman, Emri Nurman, melaporkan bahwa berdasarkan pendataan terbaru bersama camat dan wali nagari, masih dibutuhkan sedikitnya 237 unit Huntara untuk mengakomodasi pengungsi yang tersisa.
“Lokasi pembangunan Huntara sedang kita siapkan di beberapa titik lainnya, tidak hanya di Asam Pulau. Semua lokasi harus clear dan clean,” ungkap Emri.
Ia menambahkan bahwa BNPB menegaskan pentingnya inventarisasi calon penerima serta kesiapan lahan sebelum pembangunan dilaksanakan.
“Kita harus bergerak cepat dan terkoordinasi sesuai arahan Bupati. Pendataan penerima dan penyiapan lahan menjadi kunci percepatan pembangunan Huntara,” pungkasnya. (YH/E-4)
Ia menjelaskan, hunian tersebut berlokasi di Jalan Kramat Raya, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen.
Saat ini sebanyak 103 unit huntara telah selesai dibangun dan sudah ditempati warga.
Kayu hanyut akibat banjir dimanfaatkan jadi hunian sementara di Sumatra. Ribuan meter kubik sudah dipakai untuk percepatan pemulihan pascabencana.
Ketua Posko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Safrizal, meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) terakhir di Desa Buket Linteung, Kecamatan Langkahan.
Menurutnya, data tersebut diperlukan sebagai bahan laporan pemerintah kepada Presiden mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.
Pembangunan huntara di Desa Tunyang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh,dipercepat.
BENCANA banjir besar yang melanda wilayah Aceh dan Sumatra Utara memicu kondisi darurat kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
KLH beri sanksi administratif 67 perusahaan di Sumatera yang berkontribusi terhadap banjir. Langkah ini harus diikuti dengan kepatuhan lingkungan.
Faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama bagi para penyintas. Harga yang sangat terjangkau membuat kios ini menjadi primadona bagi warga yang sedang merintis kembali hidupnya.
PENYINTAS banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, masih belum baik-baik saja.
CITI Foundation berkolaborasi dengan Save the Children Indonesia untuk memberikan respons kemanusiaan menyeluruh bagi anak-anak dan keluarga terdampak banjir di wilayah Sumatra Utara.
WARGA korban banjir di kawasan Provinsi Aceh hingga kini masih harus menjalani hari-hari yang berat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved