BNPB Siapkan Pembangunan 750 Huntara bagi Warga Terdampak Banjir dan Longsor di Sumbar

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor (bansor) di sejumlah wilayah Provinsi Sumatra Barat.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya penanganan pascabencana untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara yang aman dan layak bagi warga terdampak.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan pemutakhiran data dan usulan pemerintah daerah, rencana pembangunan huntara mencakup enam kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kabupaten Agam, dengan total huntara 750 unit, yang akan direalisasikan secara bertahap sesuai kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi.

Baca juga : BNPB Tekankan Akselerasi Pembangunan Huntara dan Huntap Semeru

"Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, pemerintah daerah telah menyampaikan permohonan pembangunan huntara tahap I sebanyak 60 unit untuk 60 kepala keluarga dari total 288 kepala keluarga terdampak. Kesiapan lokasi telah dipenuhi melalui penyediaan lahan seluas 9.000 meter persegi di Jorong Aie Angek, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh. Lahan tersebut bersumber dari hibah masyarakat, dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 300.2.3/273/BUP-LK/XII/2025 tertanggal 12 Desember 2025," jelasnya, Senin (15/12).

Sementara itu, Kabupaten Agam telah menyiapkan lahan huntara tahap 1, sedangkan daerah lainnya masih dalam proses penyelesaian dokumen pendukung, termasuk pendataan _by name, by address_ dan penetapan lokasi.

BNPB terus melakukan pendampingan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat kelengkapan administrasi dan kesiapan teknis di masing-masing wilayah.

Di samping itu, BNPB akan melanjutkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna memastikan pembangunan huntara dilaksanakan sesuai ketentuan dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak sebagai bagian dari proses pemulihan pascabencana. (H-2)