Pemprov Sumbar Bersinergi dengan Forkopimda Tangani Persoalan Tambang, Illegal Fishing, dan BBM Bersubsidi

Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda bergerak cepat menyiapkan langkah strategis menghadapi persoalan krusial daerah. Menurutnya, ada 3 persoalan mendesak di Sumbar yang perlu ditangani segera, di antaranya maraknya aktivitas tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan kelangkaan BBM.

“Semua harus bergerak. Kita susun langkah-langkahnya dengan jelas, ada tahapan dan tindak lanjutnya,” tegas Mahyeldi saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda bertema Mengantisipasi Illegal Mining, Illegal Fishing, dan Kelangkaan BBM di Sumatera Barat, kegiatan itu berlangsung di Istana Gubernur, Jumat (24/10).

Menurut Mahyeldi, ada dua aspek utama yang perlu menjadi pertimbangan dalam penanganan masalah tersebut. Yakni, kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum yang tegas.

Baca juga : Petani Ikan di Tasikmalaya Sambut Gembira Penangkapan Pengusaha Tambang Ilegal

“Kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum menjadi kunci dalam penanganan masalah ini,” tegasnya.

Dalam sesi pembahasan, Gubernur juga menyoroti maraknya praktik illegal fishing yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan di wilayah perairan Sumbar.

Guna meminimalisir hal tersebut, kata Mahyeldi, Pemprov Sumbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus mendorong edukasi agar nelayan beralih ke alat tangkap ramah lingkungan.

Baca juga : Polres Indramayu Tangkap Pelaku Dugaan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

“Kalau nelayan didukung dengan alat tangkap yang sesuai dan hasil tangkapannya pun layak. Saya yakin, mereka pasti memilih cara yang benar. Itulah yang sedang dan perlu terus kita upayakan bersama,” tukuk Mahyeldi.

Terkait kelangkaan BBM, Mahyeldi mengungkapkan bahwa konsumsi BBM di Sumbar termasuk yang tertinggi di Indonesia.

“Sudah ada tambahan kuota 70 ribu kiloliter, tapi itu pun bisa tidak cukup jika peruntukannnya tidak kita awasi. Karena itu, pengawasan harus kita perketat agar penyaluran subsidi tepat sasaran,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan, agar SPBU berperan aktif dalam menegakkan aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi maksimal 125 liter per kendaraan, sesuai dengan Surat Edaran yang telah diterbitkannya.

“Kalau amanat Surat Edaran Gubernur itu dijalankan dengan baik, kelangkaan bisa kita tekan. Tapi kalau dibiarkan, pasokan bisa habis sebelum akhir tahun,” ujarnya.

Dari sisi kebijakan, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menilai pentingnya rencana strategis jangka panjang yang terukur agar penyelesaian masalah tambang dan perikanan ilegal tidak berhenti di diskusi semata.

Sementara Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Arief Gajah Mada menyatakan dukungan penuh kepada Pemprov Sumbar.

“TNI siap membantu langkah Gubernur. Alam Sumatera Barat ini indah dan subur, jangan sampai dirusak oleh aktivitas-aktivitas ilegal,” pungkasnya. (H-1)