Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah terus berupaya mewujudkan program makan bergizi gratis (MBG) meski masih terkendala minimnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di sejumlah daerah, termasuknya Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Brigjen Pol Sony Sonjaya mengatakan, kebutuhan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sekitar 83 di Kota Tasikmalaya tapi sekarang yang ada baru tersedia 9 SPPG Namun, di Kabupaten Tasikmalaya sendiri terdiri 7 SPPG dan sekarang masih membutuhkan banyak tenaga relawan.
"Target di 2026 semua daerah sudah memiliki SPPG agar program MBG berjalan optimal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Karena, di Kota Tasikmalaya termasuknya daerah lainnya perlu tenaga relawan dan untuk sekarang ini pelatihan serentak digelar di 6 daerah mulai Tasikmalaya, Serang, Cirebon, Sumedang, Jakarta, dan Karawang, dengan jumlah 10 ribu peserta," katanya, di Hotel Harmoni, Minggu (27/4/2025).
Ia mengatakan, pelatihan yang dilakukan selama dua hari kepada 10 ribu peserta tidak lain mereka dibekali pengetahuan, keterampilan dan standar operasional prosedur (SOP) dalam mengelola makanan skala besar. Karena, memasak untuk konsumsi pribadi memang tidak bisa disamakan dengan memasak bagi ribuan penerima manfaat.
"Kesalahan dalam pengolahan makanan seperti yang diduga terjadi pada kasus keracunan massal di Cianjur harus dicegah melalui pelatihan intensif dan pelatihan ini ada teori, studi kasus dan praktik. Kami juga melibatkan berbagai ahli, termasuk dari dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, BPOM dan ahli gizi. Namun, semua proses perekrutan relawan SPPG dilakukan secara transparan melalui platform resmi mitra.bgn.id, tanpa ada pungutan biaya," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nanang Suhara mengatakan, kehadiran SPPG mendorong kebiasaan makan sehat di kalangan siswa karena sebelumnya ada kecenderungan mereka memilih jajanan instan. Namun, program makan bergizi gratis (MBG) tetap akan menggandeng kepala sekolah, K3S, guru dan orang tua untuk mendukung demi tercapainya Indonesia emas 2045.
"Banyak anak-anak biasa makan makanan gurih bumbu mecin hingga saat disajikan makanan bergizi, nafsu makan berkurang. Akan tetapi, dengan program Presiden RI Prabowo Subianto kita atasinya dengan edukasi kepada siswa, guru dan orang tua agar mereka lebih semangat belajar juga membantu pemenuhan gizi siswa dengan makan sehat," paparnya. (H-1)
Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia jadi percontohan dunia karena mampu melayani 60 juta penerima manfaat.
MENTERI Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan tim Ekspedisi Patriot siap menyukseskan target pembangunan 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua tahun ini.
Pemerintah membentuk forum evaluasi untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, terarah, dan mampu menjangkau kebutuhan gizi masyarakat secara merata.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mulai menunjukkan dampak signifikan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Penguatan tata kelola dan sistem distribusi terus dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa data tersebut mencakup ratusan kabupaten/kota yang menjadi fokus intervensi, dan akan digunakan sebagai acuan.
MBG di seluruh Indonesia dan telah berdampak besar terhadap perekonomian melalui penciptaan 1,5 juta lapangan pekerjaan baru
PEMERINTAH akan meningkatkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencapai Rp171 triliun pada kuartal IV 2025.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku telah mengevaluasi dan melakukan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan.
Implementasi MBG belum sesuai harapan. Misalnya, program ini seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas.
Pemprov membutuhkan arahan dan perizinan dari BGN terkait pelaksanaan sarapan gratis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved