Wacana Pengecer Jadi Sub-Pangkalan LPG 3 Kg Dinilai Tidak Tepat

WACANA menjadikan pengecer sebagai sub-pangkalan dinilai bukan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan LPG 3 Kg di Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Penyaluran LPG 3 Kg harus dilakukan secara terukur, transparan, dan didukung oleh kajian riil terhadap pengguna.

“Penyaluran yang tepat dan transparan, dengan dukungan data akurat, akan memberikan gambaran jelas dalam pemberian kuota tahunan maupun triwulanan untuk Kota Batam,” kata Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Gabriel Sianturi, Jumat (7/2/2025).

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh melupakan produk LPG non-subsidi Pertamina, seperti LPG 5,5 Kg dan 12 Kg. Kesadaran masyarakat berpenghasilan mampu untuk beralih dari LPG 3 Kg (Melon), yang seharusnya menjadi hak masyarakat kurang mampu, perlu terus ditingkatkan.

Baca juga : Membingungkan, Kebijakan Larangan Penjualan Gas Elpiji 3 Kg Melalui Pengecer

Selain itu, warga Batam diimbau agar tidak panik menyikapi isu kelangkaan LPG 3 Kg yang terjadi di beberapa kota di Pulau Jawa. Isu ini mencuat seiring dengan wacana pembatasan penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer serta rencana menjadikan pengecer sebagai sub-pangkalan.

“Berdasarkan data dari Pertamina, terdapat 2.300 pangkalan LPG yang tersebar di Batam, jumlah ini hampir sebanding dengan total RT di kota ini,” ujarnya.

Pemerintah diharapkan tidak terburu-buru mengambil kebijakan baru yang justru dapat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. “Saya mendukung pemerintah bersama akademisi dan Pertamina untuk menyempurnakan program pengendalian distribusi LPG yang sudah ada,” tambahnya.

Lebih lanjut, disarankan agar pemerintah melakukan kajian mendetail terkait kebutuhan riil rumah tangga dan pelaku UKM, serta mengkategorikan pihak-pihak yang layak menerima LPG 3 Kg. Langkah ini diharapkan dapat memastikan distribusi LPG 3 Kg tepat sasaran dan mengurangi ketergantungan masyarakat mampu terhadap LPG bersubsidi. (S-1)