Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DALAM era digitalisasi saat ini, Bank Sumsel Babel terus melakukan inovasi di sektor teknologi finansial (fintech) untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Salah satu langkah terbarunya adalah memaksimalkan penggunaan produk Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
KKPD adalah produk perbankan yang mendukung penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Bank Sumsel Babel sedang mempersiapkan integrasi dengan aplikasi e-BLUD, yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumsel dan Babel.
Baca juga : Kinerja Bank Sumsel Babel Triwulan Ke-2 Tahun 2024
Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin, mengatakan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) mereka siap berperan aktif dalam ekosistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah baik untuk penerimaan maupun pengeluaran keuangan daerah.
"Penggunaan aplikasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas, efesiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah," katanya.
Dia menjelaskan, KKPD adalah kartu kredit yang dapat digunakan oleh OPD untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan ke APBD.
Baca juga : Jumlah Pengguna Pembayaran Digital Melonjak di Semester I 2024
Setelah kewajiban pembayaran SKPD dipenuhi bank penerbit kartu kredit, sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan OPD berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
Menurutnya, saat ini tercatat sudah ada 52 instansi pemerintahan di Sumsel dan Babel yang menjalin kerja sama penggunaan KKPD, dan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan agar manfaat dari fasilitas ini dapat dirasakan seluruh masyarakat.
"Kami juga tentunya berterima kasih kepada seluruh stakeholder dan atas dukungan yang telah diberikan kepada Bank Sumsel Babel” tutupnya. (Z-3)
Di 2020, karyawan pada usaha ini sebanyak 30 orang. Empat tahun kemudian usahanya meningkat menjadi 100 karyawan yang bekerja sebagai pemotong kain, penjahit, dan petugas di bagian penjualan.
Penggunaan aplikasi teknologi keuangan (financial technology) semakin meluas. Selain berfungsi sebagai alat pembayaran, fintech juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas keuangan
Masyarakat yang unbankable atau underserved lebih memilih pembiayaan digital alternatif seperti fintech P2P Lending
Langkah-langkah preventif sangat penting untuk mencegah dan mengantisipasi praktik judi online dalam ekosistem fintech.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk turut serta memberantas aktivitas judi online atau daring yang kian marak.
Pemkab Manokwari mendukung program kartu kredit pemerintah.
Pemkab Sumedang merupakan daerah yang ke-24 yang melakukan kunjungan ke Kota Baja terkait pelaksanaan program KKPD.
Keberhasilan Kota Cilegon dalam mengimplementasikan program KKPD dalam kurun waktu 5 bulan (April - Agustus) menjadi sorotan dalam kunjungan Pemkab Pandeglang
Kota Cilegon menjadi daerah percontohan atau pilot project bagi kabupaten/kota lain di Indonesia.
BANK Indonesia (BI) memastikan kartu kredit pemerintah (KKP) tidak menggunakan Visa dan Mastercard, akan tetapi gerbang pembayaran nasional (GPN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved