BI: Kartu Kredit Pemerintah Pakai GPN, bukan Visa dan Mastercard

BANK Indonesia (BI) memastikan kartu kredit pemerintah (KKP) tidak menggunakan Visa dan Mastercard, akan tetapi gerbang pembayaran nasional (GPN).

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Sesuai arahan Presiden, KKP domestik memang kita tak pakai Visa dan Mastercard. Kita pakai GPN," ungkap Doni Primanto Joewono, Deputi Gubernur BI dalam konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur, Kamis (16/3).

Baca juga: BI Siapkan Uang Tunai Hingga Rp195 Triliun untuk Ramadan dan Idulfitri Tahun Ini

Pada tahun lalu, KKP sudah diluncurkan menggunakan QRIS untuk transaksi domestik. Selanjutnya KKP dalam bentuk fisik akan meluncur pada waktu dekat.

"Tahun ini kita proses KKP domestik dengan kartu fisik, sekarang progresnya itu kira-kira 92%, ini kita sudah, launching bulan Mei, kita tetap pakai GPN," kata Doni.

Baca juga: BI Siapkan Uang Tunai Hingga Rp195 Triliun untuk Ramadan dan Idulfitri Tahun Ini

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar belanja pemerintah pusat dan daerah menggunakan kartu kredit seperti yang sudah diluncurkan beberapa bulan lalu. Akan tetapi, Jokowi tidak mau mengandalkan Visa dan Mastercard.

"Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, zamannya sudah digital seperti ini, mestinya ini semua bisa menggunakan. Kalau kita bisa menggunakan itu bisa mandiri," kata Jokowi dalam Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (15/3).

Baca juga: Gerbang Pembayaran Nasional Resmi Berlaku

Permintaan tersebut bukannya tanpa alasan. Jokowi menceritakan kejadian yang menimpa Rusia ketika pecah perang di Ukraina pada Februari 2022. Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada Rusia, diikuti oleh kebijakan perusahaan asal AS, sehingga kartu Visa dan Mastercard tidak bisa digunakan di Rusia. (Try/Z-7)